JMSI Akan Proaktif Mengawal Pembangunan IKN

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) selaku organisasi perusahaan pers berbasis siber akan pro aktif mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Komitmen ini ditegaskan oleh Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa pada pengukuhan Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Kalimantan Timur, di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (29/6/2022).

Menurut Teguh, pembangunan IKN merupakan wujud komitmen pemerintah Joko Widodo dalam pemerataan pembangunan lewat pembangunan titik-titik pertumbuhan yang terangkum dalam semangat Nawacita.

“Salah satu dari Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris, menghilangkan kesenjangan pembangunan. Ini barangkali adalah salah satu terapi yang perlu kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat dan daerah, antara wilayah barat, tengah, dan timur,” ujar mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini.

Pesan Anti Korupsi Firli Bahuri

Pada kesempatan yang sama, Teguh menyampaikan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri sebenarnya dijadwalkan untuk menghadiri acara pelantikan Pengda JMSI Kalimantan Timur tersebut. Akan tetapi, jadwal yang mendadak membuatnya urung hadir dan diwakilkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.

Meski demikian kata Teguh, Firli menitipkan beberapa pesan kunci yang biasa disampaikannya pada kegiatan JMSI.

Pesan tersebut yakni agar komunitas pers khususnya anggota JMSI di Kalimantan Timur mengawal pembangunan IKN. Menurutnya, Ketua KPK selalu mengajak media untuk ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik. Persoalan korupsi di negara ini dipicu oleh antara lain threshold dan biaya politik yang sangat tinggi. Karenanya, kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki kaitan dengan threshold dan biaya politik.

“Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya, dimana beliau mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen. Bahkan bukan hanya PT itu yang harus nol persen, tetapi juga biaya politik harusnya nol rupiah,” urai Teguh Santosa lagi sambil menekankan JMSI ikut serta dalam program orkestrasi pemberantasan korupsi di era Firli Bahuri.

Pengda JMSI Kaltim dipimpin Muhammad Sukri sebagai Ketua dan Nanda Arita sebagai Sekretaris, serta Tetty Lumban Gaol sebagai Bendahara. Pengda JMSI Kaltim didampingi Dewan Pembina yang dipimpin Ir. Seno Aji dan Dewan Pakar yang dipimpin Nidya Listiyono. 

Pengukuhan dihadiri antara lain oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Walikota Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.