Jika Terbukti, Tersangka Kasus Polisi Garut Harus Dihukum Berat

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang memproses kasus polisi Garut yang diduga berpihak kepada salah satu pasangan calon Pilpres 2019.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, suatu kekeliruan jika kasus tersebut diminta diproses secara internal oleh kepolisian.

Namun demikian, Bawaslu tidak berwenang memberikan sanksi. Pengenaan sanksi terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas tetap saja atasan dari oknum bersangkutan.
Partai Berkarya

"Bawaslu hanya memberikan rekomendasi," ujar Said Salahudin, Selasa (2/4).

Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu itulah nantinya Polri baru dapat menentukan sikap apakah kasus di Garut itu terbukti sebagai pelanggaran atau tidak. Jika terbukti, maka oknum yang melakukan pelanggaran sudah sepatutnya diberikan hukuman berat.

"Mengapa harus hukuman berat? Sebab pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, prajurit TNI serta anggota Polri dapat menimbulkan efek buruk berupa ketidakpercayaan publik kepada pemerintah," tuturnya.

Apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu semakin meluas, maka hal ini dapat membahayakan proses Pemilu. Rakyat dapat saja menolak hasil Pemilu.

Bahkan, lanjut Said Salahudin, jika suatu pelanggaran netralitas terbukti dilakukan secara terstrukur, sistematis dan masif oleh suatu instansi pemerintah, hal itu justru dapat merugikan capres-cawapres yang memperoleh dukungan dari instansi bersangkutan.

"Mengapa? Sebab capres-cawapres yang memenangkan Pemilu dengan cara-cara yang demikian hampir dapat dipastikan akan dianulir kemenangannya oleh Mahkamah Konstitusi," tutupnya.

Div Propam Mabes Polri sebelumnya diminta untuk tetap memproses pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz tentang Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna yang menggalang dukungan untuk Capres petahana Joko Widodo, sekalipun Sulman sudah menarik pernyataannya.

AKP Sulman Aziz sebelumnya mengaku melakukan kesalahan karena tengah emosi saat menyampaikan tentang ketidaknetralan Polri. Dirinya emosi karena tak terima dimutasi dari Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar.[R]

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang memproses kasus polisi Garut yang diduga berpihak kepada salah satu pasangan calon Pilpres 2019.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, suatu kekeliruan jika kasus tersebut diminta diproses secara internal oleh kepolisian.

Namun demikian, Bawaslu tidak berwenang memberikan sanksi. Pengenaan sanksi terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas tetap saja atasan dari oknum bersangkutan.
Partai Berkarya

"Bawaslu hanya memberikan rekomendasi," ujar Said Salahudin, Selasa (2/4).

Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu itulah nantinya Polri baru dapat menentukan sikap apakah kasus di Garut itu terbukti sebagai pelanggaran atau tidak. Jika terbukti, maka oknum yang melakukan pelanggaran sudah sepatutnya diberikan hukuman berat.

"Mengapa harus hukuman berat? Sebab pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, prajurit TNI serta anggota Polri dapat menimbulkan efek buruk berupa ketidakpercayaan publik kepada pemerintah," tuturnya.

Apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu semakin meluas, maka hal ini dapat membahayakan proses Pemilu. Rakyat dapat saja menolak hasil Pemilu.

Bahkan, lanjut Said Salahudin, jika suatu pelanggaran netralitas terbukti dilakukan secara terstrukur, sistematis dan masif oleh suatu instansi pemerintah, hal itu justru dapat merugikan capres-cawapres yang memperoleh dukungan dari instansi bersangkutan.

"Mengapa? Sebab capres-cawapres yang memenangkan Pemilu dengan cara-cara yang demikian hampir dapat dipastikan akan dianulir kemenangannya oleh Mahkamah Konstitusi," tutupnya.

Div Propam Mabes Polri sebelumnya diminta untuk tetap memproses pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz tentang Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna yang menggalang dukungan untuk Capres petahana Joko Widodo, sekalipun Sulman sudah menarik pernyataannya.

AKP Sulman Aziz sebelumnya mengaku melakukan kesalahan karena tengah emosi saat menyampaikan tentang ketidaknetralan Polri. Dirinya emosi karena tak terima dimutasi dari Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar.