Jempolmu Harimaumu

ERA digital millenials, informasi saling berebut panggung di ruang publik. Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan perkembangan dunia internet, memberikan berbagai kemudahan menyebarluaskan pandangan dan pemikiran berbagai tokoh dan kelompok. Riuh, hiruk-pikuk, kerap kali gaduh.

Gaduh soal kebijakan negara yang strategis sebenarnya adalah hal positif yang harus dijaga bersama, khususnya oleh para pemangku kebijakan. Jangan sampai kebebasan hilang dikekang, bila kekuasaan mengambil sikap antikritik, tak siap menjawab tantangan kemajuan zaman, di mana banyak hal menjadi terbuka transparan bak rumah kaca.

Di sisi lain, ruang kebebasan pasca reformasi '98 yang diejawantahkan melalui media sosial, semakin maju berkembang menjadi alat perjuangan rakyat dalam menyuarakan berbagai tuntutan demokratik dan aspirasinya. Juga (semestinya) menjadi media dialogis bagi pemegang amanat konstitusi untuk menjelaskan berbagai rencana pembangunan dan tujuannya.

Idealnya, kritik, keluh kesah dan pertanyaan rakyat adalah pertanda masih adanya harapan rakyat terhadap elite dan penguasa. Bila ditanggapi dengan legawa dan ilmiah, roda pembangunan akan berjalan lebih dinamis dengan memperhatikan saran masukan yang berkembang, juga demokrasi tetap terjaga dengan baik.

Dosen favorit saya di Unila dulu, Bapak Syarief Makhya (kini Dekan FISIP Unila) pernah berujar, "Jika masih ada pembungkaman suara rakyat atau ada yang merasa tersudutkan karena dikritik atau dikoreksi, menunjukkan kemunduran berdemokrasi. Kritik, baik konstruktif maupun destruktif subtansinya sama saja, yakni kontrol publik terhadap penguasa." Sebuah pernyataan yang tentu saja lahir dari telaah teori dan kajian akademik yang matang.

Memang tak bisa dipungkiri, kebebasan yang berkembang belakangan ini melahirkan sebuah modus baru bagi 'pemburu rente remah demokrasi,' dengan seenaknya melakukan framing, spinning, hingga meluncurkan berbagai kampanye hitam, fitnah dan hoaks, utamanya ke lawan politik guna kepentingan kelompoknya, dan atau sangat dimungkinkan ada juga yang bermain untuk kepentingan nekolim neoliberalisme penjajah, yang ingin mendisintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.

Saya bukan pakar komunikasi, apalagi bagian dari elite dan politisi yang mumpuni secara akademik dalam menganalisa situasi nasional, tetapi jujur saya prihatin atas fenomena kegaduhan yang kerap timbul hanya karena kegenitan segelintir elite dan politisi yang sibuk 'goyang jempol' melontarkan berbagai pernyataan kontroversial, terkadang heboh dampak permainan tak elok para buzzers mengaduk-aduk psikologi netizen, pun suasana kian hiruk-pikuk dari munculnya komentar kontraproduktif para pemegang kekuasaan di level nasional maupun daerah.

Sakitnya tuh di sini (baca: di hati), bila kritik rakyat atas sulitnya penghidupan dan mencari nafkah dijawab dengan disuruh diet, menanam cabai di halaman, tidak usah makan bawang putih, makan keong sebagai pengganti daging, dan berbagai ucapan nyeleneh lainnya. Sakitnya tuh di sini, bila curahan hati rakyat dijawab dengan guyonan menyakitkan dari mereka yang dianggap cerdas dan bijaksana.

Sakitnya tuh di sini, bila semangat ber-medsos menjadi sebatas salah benar sebarkan, hanyut terbawa emosi, lawan yang tak seide sepemikiran. Sakitnya tuh di sini, banyak netizen kian senang menghina tapi sedikit membaca. Sakitnya tuh di sini, bila kecepatan mengetik kata lebih cepat daripada berpikir mengkaji, dalam membuat status dan komentar di dunia maya. Padahal bisa saja, sebuah informasi masih sumir dan tak faktual kebenarannya.

Dulu pepatah bilang, "Mulutmu harimaumu," kini bertransformasi menjadi "Jempolmu harimaumu," sehingga tak heran setiap hari upaya saling lapor dan kriminalisasi berbasis UU ITE kian marak. Padahal kebebasan yang kita inginkan sebagai buah reformasi '98, adalah kebebasan yang bertanggungjawab, senantiasa menyampaikan informasi akurat, selalu menjaga persatuan nasional dan terus menjunjung tinggi persaudaraan anak bangsa.

ERA digital millenials, informasi saling berebut panggung di ruang publik. Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan perkembangan dunia internet, memberikan berbagai kemudahan menyebarluaskan pandangan dan pemikiran berbagai tokoh dan kelompok. Riuh, hiruk-pikuk, kerap kali gaduh.

Gaduh soal kebijakan negara yang strategis sebenarnya adalah hal positif yang harus dijaga bersama, khususnya oleh para pemangku kebijakan. Jangan sampai kebebasan hilang dikekang, bila kekuasaan mengambil sikap antikritik, tak siap menjawab tantangan kemajuan zaman, di mana banyak hal menjadi terbuka transparan bak rumah kaca.

Di sisi lain, ruang kebebasan pasca reformasi '98 yang diejawantahkan melalui media sosial, semakin maju berkembang menjadi alat perjuangan rakyat dalam menyuarakan berbagai tuntutan demokratik dan aspirasinya. Juga (semestinya) menjadi media dialogis bagi pemegang amanat konstitusi untuk menjelaskan berbagai rencana pembangunan dan tujuannya.

Idealnya, kritik, keluh kesah dan pertanyaan rakyat adalah pertanda masih adanya harapan rakyat terhadap elite dan penguasa. Bila ditanggapi dengan legawa dan ilmiah, roda pembangunan akan berjalan lebih dinamis dengan memperhatikan saran masukan yang berkembang, juga demokrasi tetap terjaga dengan baik.

Dosen favorit saya di Unila dulu, Bapak Syarief Makhya (kini Dekan FISIP Unila) pernah berujar, "Jika masih ada pembungkaman suara rakyat atau ada yang merasa tersudutkan karena dikritik atau dikoreksi, menunjukkan kemunduran berdemokrasi. Kritik, baik konstruktif maupun destruktif subtansinya sama saja, yakni kontrol publik terhadap penguasa." Sebuah pernyataan yang tentu saja lahir dari telaah teori dan kajian akademik yang matang.

Memang tak bisa dipungkiri, kebebasan yang berkembang belakangan ini melahirkan sebuah modus baru bagi 'pemburu rente remah demokrasi,' dengan seenaknya melakukan framing, spinning, hingga meluncurkan berbagai kampanye hitam, fitnah dan hoaks, utamanya ke lawan politik guna kepentingan kelompoknya, dan atau sangat dimungkinkan ada juga yang bermain untuk kepentingan nekolim neoliberalisme penjajah, yang ingin mendisintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.

Saya bukan pakar komunikasi, apalagi bagian dari elite dan politisi yang mumpuni secara akademik dalam menganalisa situasi nasional, tetapi jujur saya prihatin atas fenomena kegaduhan yang kerap timbul hanya karena kegenitan segelintir elite dan politisi yang sibuk 'goyang jempol' melontarkan berbagai pernyataan kontroversial, terkadang heboh dampak permainan tak elok para buzzers mengaduk-aduk psikologi netizen, pun suasana kian hiruk-pikuk dari munculnya komentar kontraproduktif para pemegang kekuasaan di level nasional maupun daerah.

Sakitnya tuh di sini (baca: di hati), bila kritik rakyat atas sulitnya penghidupan dan mencari nafkah dijawab dengan disuruh diet, menanam cabai di halaman, tidak usah makan bawang putih, makan keong sebagai pengganti daging, dan berbagai ucapan nyeleneh lainnya. Sakitnya tuh di sini, bila curahan hati rakyat dijawab dengan guyonan menyakitkan dari mereka yang dianggap cerdas dan bijaksana.

Sakitnya tuh di sini, bila semangat ber-medsos menjadi sebatas salah benar sebarkan, hanyut terbawa emosi, lawan yang tak seide sepemikiran. Sakitnya tuh di sini, banyak netizen kian senang menghina tapi sedikit membaca. Sakitnya tuh di sini, bila kecepatan mengetik kata lebih cepat daripada berpikir mengkaji, dalam membuat status dan komentar di dunia maya. Padahal bisa saja, sebuah informasi masih sumir dan tak faktual kebenarannya.

Dulu pepatah bilang, "Mulutmu harimaumu," kini bertransformasi menjadi "Jempolmu harimaumu," sehingga tak heran setiap hari upaya saling lapor dan kriminalisasi berbasis UU ITE kian marak. Padahal kebebasan yang kita inginkan sebagai buah reformasi '98, adalah kebebasan yang bertanggungjawab, senantiasa menyampaikan informasi akurat, selalu menjaga persatuan nasional dan terus menjunjung tinggi persaudaraan anak bangsa.