Jelang Seleksi LPP TVRI, Ini Kritik Konstruktif Freddy Siahaan

Manajemen TVRI dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) menjadi hal yang akan membuat kualitas siaran televisi milik negara tersebut sulit untuk bersaing dengan televisi pemerintah di negara lain.

Karena itu, sebaiknya ada perubahan yang mendasar dalam struktur managemen yang terlibat dalam pengelolaan TVRI.

Demikian disampaikan tokoh masyarakat, Freddy Sabar Siahaan saat menjadi peserta Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk TVRI di Era Digital, Jumat (18/8/2023) malam. 

"Kalau memang TVRI ingin maju lagi dan ingin menggaet pasar kaum muda di Indonesia, saya kurang setuju dengan pemilihan manajemen TVRI dari ASN. Ketika TVRI ingin berubah dan bangkit kembali, itu berawal dari pimpinannya. Seperti yang disampaikan tadi sekilas, sulit mentransformasikan TVRI milik pemerintah, dari corong bicara milik pemerintah menjadi TVRI milik publik,  milik Rakyat Indonesia," sebut pria yang juga maju sebagai bacaleg Dapil 10 Sumut dari partai Demokrat itu.

Poin lainnya yang disampaikan Freddy yakni TVRI meniru badan usaha milik negara lainnya agar berkonsultasi dengan DPR membuat Undang-Undang supaya TVRI bisa fleksible bermitra dengan sumber-sumber pembiayaan yang tetap mengedepankan kepentingannya. 

"Ketiga, TVRI daerah itu banyak asetnya terletak di tengah kota. Apakah memungkinkan TVRI Sumut diberi kekuasaan untuk mengembangkan usaha seperti BUMD, tentu ada regulasinya, kalau tidak, sungguh berat bagi TVRI," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Agus Sudibyo mengatakan siaran digital menjadi satu langkah bagi TVRI untuk mengejar ketertinggalan.

"Sebenarnya itu bukan kemajuan tapi mengejar ketertinggalan. Alhamdulillah TVRI jadi pioner dalam upaya mensukseskan program pemerintah transisi dari analog ke digital. Ini langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas siaran program dan isi program dengan memanfaatkan teknologi," ujarnya. 

Sebelum mengakhiri diskusi, Agus coba menjawab inputan konstruktif Freddy.  Dirinya menerangkan status TVRI terkait alokasi pengelolaan dan APBN dengan aturan Dirut Keuangan dan Dirut  Umum dari ASN sudah menjadi aturan. 

“Sebenarnya secara profesional, good coorporate governance mungkin ada banyak hal yang bisa dipelajari, diambil dari stasiun televisi swasta. Tetapi lagi-lagi ideologi paradigma perspektifnya berbeda. Maka kalau lembaga penyiaran publik mau gak mau harus menyontoh seperti BBC, NBC dan NHK, itu pun di negara demokratis. kita gak bisa mencontoh negara yang tidak demokratis," sebutnya. 

"Apapun ada dua hal penting yang menjadi catatan akhir bagi TVRI yakni proximity (kedekatan) dan locality untuk terus bertahan di era digital. Terima kasih atas masukan dan kritikan anda. Karena kritik dan masukan anda lebih bermanfaat bagi kami daripada pujian," pungkasnya.