Jelang Pemilu 2024, KPU Sumut Gandeng Kampus Di Medan

MoU KPU Sumut dengan sejumlah Perguruan Tinggi di Sumatera Utara/Ist
MoU KPU Sumut dengan sejumlah Perguruan Tinggi di Sumatera Utara/Ist

Tantangan Pemilu 2024 mendatang diyakini semakin besar dan komplek. Dengan kondisi demikian, KPU sebagai sebagai lembaga penyelenggara Pemilu perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama kalangan kampus.


Demikian disampaikan Ketua KPU Sumut Herdensi pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KPU Sumut dengan 5 (lima) perguruan tinggi di Sumut yakni Unimed, Unpap Pancabudi, UMN Al Washliyah, UISU, dan Unika St Thomas, di Aula Kantor KPU Sumut, Rabu (23/6) kemarin.

Selain penandatanganan MoU, kegiatan yang berlangsung luring dan daring ini juga dihadiri seluruh Anggota KPU Sumut dan KPU Kabupaten/Kota di Sumut tersebut, juga digelar diskusi bertajuk Sinergitas KPU Sumut dan Perguruan Tinggi dalam menyambut Pemilu 2024.

Dikatakan Herdensi, banyak pekerjaan non teknis yang akhirnya harus dikerjakan oleh KPU karena masih terdapatnya pemahaman di masyarakat bahwa urusan Pemilu, apapun hal itu adalah ranah KPU. 

"Padahal KPU ini harusnya berkonsentrasi mengurusi hal-hal teknis kepemiluan. Tapi, misalnya, urusan orang tidak memiliki e-KTP, semestinya itu menjadi ranah instansi lain bukan KPU,’’ papar Herdensi.

Sementara itu diskusi kepemiluan yang dimoderatori Anggota KPU Sumut Yulhasni, menghadirkan Rektor Unika St Thomas Sihol Situngkir, Dekan FH UMN Dani Sintara, Wakil Rektor IV Unimed Mahihar Situmorang, Wakil Rektor Pancabudi Henry Aspan, dan Dekan FISIP UISU Zainudin Nasution. Sedangkan Benget Silitonga mewakili KPU Sumut.

Berbagai hal positif dalam tata hubungan KPU Sumut dan universitas menjadi inti utama diskusi tersebut diantaranya perlunya KPU Sumut melibatkan perguruan tinggi dalam penyusunan naskah peraturan KPU, penerapan teknologi menghadapi Pemilu 2024.

Anggota KPU Sumut Benget Silitonga, misalnya, menekankan pentingnya kolaborasi KPU dengan PT untuk menciptakan Pemilu berintegritas.

“KPU hanya mengerjakan tiga dimensi besar yakni kontestasi (perebutan kekuasaan), partisipasi (keterlibatan pemilih), dan representasi (syarat daerah pemilihan). Oleh karena itu, KPU menawarkan bentuk kolaborasi kepada PT demi menciptakan pemilu berintegritas melalui dimensi Knowledge (pengetahuan), Awarness (kesadaran), dan Participation (partisipasi),” ujar Benget.