Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta PT Hutama Karya (Persero) membahas percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Binjai-Langsa.
Pembahasan yang berlangsung Senin (21/9/2026) tersebut salah satunya menyoroti penyelesaian pengadaan tanah di koridor Binjai-Pangkalan Brandan, khususnya pada lokasi akses Pangkalan Brandan.
Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman mendorong agar ruas Binjai-Pangkalan Brandan dapat memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol sebelum periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran perjalanan masyarakat yang akan menggunakan ruas tol tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Tenaga Ahli Utama Bidang Infrastruktur dan Agraria/Pertanahan Armindo Dos Santos Soares, Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Trias Wiriahadi, serta Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan.
Penyelesaian pengadaan tanah di akses Pangkalan Brandan menjadi salah satu hal yang perlu segera ditindaklanjuti agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan optimal sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan administrasi dan pengadaan tanah.
"Terkait kondisi di lokasi akses Pangkalan Brandan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dukungan dan sinergi antar-pemangku kepentingan diperlukan agar penyelesaian konstruksi di lokasi tersebut dapat kami laksanakan sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku," ujar Iwan.
Dalam pertemuan itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga meminta dukungan KSP untuk kelanjutan pembangunan ruas Pangkalan Brandan-Langsa.
Dukungan lintas kementerian dan lembaga dinilai diperlukan agar berbagai aspek pembangunan ruas tersebut dapat ditindaklanjuti secara terpadu.
Jalan Tol Binjai-Langsa memiliki panjang sekitar 130,7 kilometer dan terbagi dalam lima seksi, yakni Seksi 1 Binjai-Stabat, Seksi 2 Stabat-Tanjung Pura, Seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan, Seksi 4 Pangkalan Brandan-Kuala Simpang, serta Seksi 5 Kuala Simpang-Langsa.
Dari keseluruhan koridor tersebut, sekitar 57,5 kilometer hingga Pangkalan Brandan telah beroperasi.
Sementara pembangunan menuju Kuala Simpang dan Langsa terus dipersiapkan untuk melanjutkan konektivitas JTTS dari Sumatera Utara menuju Aceh.
Jika tersambung hingga Langsa, ruas ini akan memperkuat konektivitas transportasi di wilayah utara Pulau Sumatera, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa antara Sumatera Utara dan Aceh.