Jelang Munas Perbakin 2026, Ditemukan Sejumlah Kejanggalan Pembentukan TPP

•OLAHRAGA
externalexternalexternalexternal
Jelang Munas Perbakin 2026, Ditemukan Sejumlah Kejanggalan Pembentukan TPP
Dr.Rasminto, Sekum Pengprov Perbakin DKI Jakarta/dok-rmolsumut

Article Header ImageMenjelang Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) pada 12–13 Desember 2026, Sekretaris Umum (sekum) Pengprov Perbakin DKI Jakarta, Dr. Rasminto, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon Ketua Umum PB Perbakin periode 2026-2030.

 “Kejanggalan tersebut berpotensi menimbulkan cacat administratif dan prosedural dalam penyelenggaraan Munas, terutama karena susunan personalia TPP berbeda dari hasil Rakernas Perbakin Tahun 2026,” ungkap Rasminto yang juga Sekretaris Presidium Siding Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbakin 2026 kepada wartawan, Sabtu, 21 November 2026 di Jakarta.

Kata Rasminto, Rakernas yang diselenggarakan pada 18-19 Juli 2026 lalu di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, merupakan forum resmi organisasi yang memiliki kewenangan menetapkan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan, serta pemilihan calon Ketua Umum PB Perbakin.

Kewenangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 70 angka 9 AD Perbakin Tahun 2025 dan diperkuat Pasal 70 ayat (1) ART Perbakin, terang Rasminto.

Bahkan, Rasminto menerangkan, dalam Berita Acara Rakernas Nomor 002/BA/RAKERNAS-PERBAKIN/VII/2026 tanggal 19 Juli 2026, forum telah melakukan pemilihan dan penetapan usulan personalia TPP.

“Sekaligus mengamanatkan kepada Ketua Umum PB Perbakin untuk menjalankan hasil Rakernas serta menugaskan Sekretaris Jenderal menindaklanjutinya secara administratif.”, tegasnya.

Alih-alih menaati hasil Rakernas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB Perbakin justru menerbitkan Surat Nomor 846/SEKJEN/PB/X/2026 tanggal 26 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Ketua-ketu Pengprov Oerbakin di Indonsia, tentang permohonan usulan nama personalia TPP, dengan batas akhir pengajuan pada 28 Oktober 2026.

Kemudian, pada tanggal yang sama dengan batas akhir pengajuan tersebut, Ketua Umum PB Perbakin menerbitkan Surat Keputusan Nomor 031/SKEP/KU/PB/X/2026 tentang Penetapan TPP Bakal Calon Ketua Umum PB Perbakin periode 2026–2030, dengan susunan personalia yang berbeda dari daftar usulan hasil Rakernas.

“Untuk apa Rakernas diselenggarakan dengan melibatkan seluruh Pengprov, membahas dan menetapkan usulan personalia TPP, jika hasilnya kemudian dikesampingkan tanpa penjelasan? Kewenangan Ketua Umum PB Perbakin menerbitkan SK bukan berarti dapat mengabaikan amanat forum organisasi,” tegas Rasminto.

Sekretaris Presidium Siding Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbakin 2026 in juga menyoroti konsiderans SK pembentukan TPP yang tidak mencantumkan secara eksplisit Berita Acara Rakernas (BAP) maupun Surat Keputusan Rakernas Nomor 003/RAKERNAS-PERBAKIN/VII/2026 tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan serta Persyaratan Bakal Calon Ketua Umum PB Perbakin.

Menurut Rasminto, rangkaian kejanggalan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan PB Perbakin terhadap mekanisme dan hierarki produk hukum organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 AD Perbakin.

“SK pembentukan TPP seharusnya menjadi instrumen pelaksanaan hasil Rakernas, bukan justru mengesampingkannya. Jika terdapat perubahan personalia, harus dijelaskan dasar hukum, mekanisme, dan pertimbangannya secara transparan. Di sinilah potensi cacat administratif dan prosedural itu muncul,” ujarnya.

Rasminto mengingatkan bahwa pengabaian hak Pengprov dalam tahapan penjaringan bukan persoalan administratif sederhana, karena dapat memengaruhi komposisi dukungan dan konfigurasi pencalonan Ketua Umum PB Perbakin, sehingga berimplikasi terhadap legitimasi penyelenggaraan Munas.

“Ketua Umum PB Perbakin segera mengevaluasi legalitas pembentukan, susunan personalia, serta pelaksanaan tugas dan kewenangan TPP sebelum proses penjaringan berlanjut”, tandasnya.

Rasminto meminta PB Perbakin menjelaskan secara terbuka dasar perubahan personalia TPP dari hasil Rakernas, termasuk mekanisme pengusulan, seleksi, dan penetapannya, serta memastikan kepatuhan terhadap Pasal 70 ayat (3) ART Perbakin mengenai kewajiban penyampaian SK pembentukan TPP kepada seluruh Pengprov paling lambat 45 hari sebelum Munas.

Menurut Rasminto, membiarkan persoalan tersebut tanpa penyelesaian berpotensi memicu sengketa organisasi, mencederai demokrasi internal, dan mereduksi legitimasi kepemimpinan PB Perbakin yang akan dihasilkan melalui Munas.

“Kami tidak sedang memperjuangkan kepentingan figur tertentu, melainkan menegakkan supremasi AD/ART dan menjaga kehormatan organisasi. Kepemimpinan yang sah dan bermartabat harus dilahirkan melalui proses yang sah pula. Benahi TPP, hormati hasil Rakernas, dan jangan korbankan hak organisasi demi kepentingan kontestasi kepemimpinan,” pungkas Rasminto.

Editor : David Setiawan


Berita Terkait