Jangan Serahkan Lagi Kota Medan Ke Tangan Pemimpin "Seremonial"

Pemimpin yang tidak memiliki kriteria sebagai seorang pekerja dan pelayan masyarakat sudah terbukti tidak mampu membawa Kota Medan menjadi kota yang nyaman. Karena itu sebaiknya kedepan, Kota Medan diserahkan kepada sosok pemimpin yang tidak lagi bekerja mengikuti kegiatan-kegiatan seremonial.

Demikian disampaikan guru besar USU, Prof Dr Hasim pada Social Infinity Meet up 'Menuju Medan Bagus' di Kantor Redaksi com, Jalan Tempua, Komplek Taman Tempua Residence, Blok A6, Medan, Sabtu (13/7/2019).

"Medan tidak butuh lagi pemimpin yang seremonial saja, yang laporannya hanya disampaikan di gedung DPRD. Itu kan seremonial saja, tapi harus turun ke lapangan memperhatikan apa yang perlu dibenahi. Mungkin hal seperti itu sudah tidak ada lagi setelah Walikota Drs. H. Sjoerkani," katanya.

Jika mau jujur kata Hasim, kepemimpinan ditangan sosok berlatarbelakang militer biasanya akan lebih baik. Hal ini karena mereka memiliki pendidikan kepemimpinan yang memang menjadi sebuah nilai penting dalam bidang mereka. Dari kalangan lain seperti akademisi menurutnya juga biasanya memiliki sense kepemimpinan yang sangat baik karena mereka merupakan akademisi yang selalu tertantang untuk membuktikan manfaat dari ilmu mereka ditengah masyarakat.

"Namun kan sekarang ini partai politik tidak melihat hal-hal tersebut, politik transaksional masih menjadi hal yang mengemuka. Hegemoni partai politik bahkan menjadi pemicu aturan yang 'menyulitkan' kalangan diluar partai politik untuk ikut bertarung," ujarnya.

Untuk mengatasi hegemoni partai politik ini, hanya satu cara perlawanan dari masyarakat secara serentak. Perlawanan yang dimaksudnya adalah adanya kesepakatan diantara masyarakat untuk mengusung sendiri calon yang mereka yang tentunya sudah teruji memiliki keikhlasan melayani masyarakat dan mengabdi untuk Kota Medan.

"Hanya itu, jika itu terjadi akan muncul sosok-sosok baru dari kalangan independen dan hegemoni partai politik akan berkurang. Kalau itu tidak terjadi yakinlah, cost politik mahal masih akan terjadi dan berujung pada terpilihnya pemimpin yang tidak bekerja ikhlas namun bekerja untuk mengembalikan modal. Kita masyarakat yang akan merasakan dampaknya," pungkasnya.

Pemimpin yang tidak memiliki kriteria sebagai seorang pekerja dan pelayan masyarakat sudah terbukti tidak mampu membawa Kota Medan menjadi kota yang nyaman. Karena itu sebaiknya kedepan, Kota Medan diserahkan kepada sosok pemimpin yang tidak lagi bekerja mengikuti kegiatan-kegiatan seremonial.

Demikian disampaikan guru besar USU, Prof Dr Hasim pada Social Infinity Meet up 'Menuju Medan Bagus' di Kantor Redaksi com, Jalan Tempua, Komplek Taman Tempua Residence, Blok A6, Medan, Sabtu (13/7/2019).

"Medan tidak butuh lagi pemimpin yang seremonial saja, yang laporannya hanya disampaikan di gedung DPRD. Itu kan seremonial saja, tapi harus turun ke lapangan memperhatikan apa yang perlu dibenahi. Mungkin hal seperti itu sudah tidak ada lagi setelah Walikota Drs. H. Sjoerkani," katanya.

Jika mau jujur kata Hasim, kepemimpinan ditangan sosok berlatarbelakang militer biasanya akan lebih baik. Hal ini karena mereka memiliki pendidikan kepemimpinan yang memang menjadi sebuah nilai penting dalam bidang mereka. Dari kalangan lain seperti akademisi menurutnya juga biasanya memiliki sense kepemimpinan yang sangat baik karena mereka merupakan akademisi yang selalu tertantang untuk membuktikan manfaat dari ilmu mereka ditengah masyarakat.

"Namun kan sekarang ini partai politik tidak melihat hal-hal tersebut, politik transaksional masih menjadi hal yang mengemuka. Hegemoni partai politik bahkan menjadi pemicu aturan yang 'menyulitkan' kalangan diluar partai politik untuk ikut bertarung," ujarnya.

Untuk mengatasi hegemoni partai politik ini, hanya satu cara perlawanan dari masyarakat secara serentak. Perlawanan yang dimaksudnya adalah adanya kesepakatan diantara masyarakat untuk mengusung sendiri calon yang mereka yang tentunya sudah teruji memiliki keikhlasan melayani masyarakat dan mengabdi untuk Kota Medan.

"Hanya itu, jika itu terjadi akan muncul sosok-sosok baru dari kalangan independen dan hegemoni partai politik akan berkurang. Kalau itu tidak terjadi yakinlah, cost politik mahal masih akan terjadi dan berujung pada terpilihnya pemimpin yang tidak bekerja ikhlas namun bekerja untuk mengembalikan modal. Kita masyarakat yang akan merasakan dampaknya," pungkasnya.