Jangan Buat Produk Hukum secara Copy Paste

Wali Kota Binjai HM Idaham SH MSi  menegaskan  agar dalam setiap menyusunan  produk hukum daerah,  baik surat keputusan, peraturan wali kota hingga peraturan  daerah tidak dilakukan secara  salin tempel atau copy paste,  dan harus menyesuaikan dengan dinamika  yang ada di masyarakat. 





Hal ini mengingat  produk hukum  sangat penting sebagai dasar hukum  kebijakan  sekaligus mencerminkan setiap  kegiatan  yang dilakukan instansi  pemerintah. 





“Apabila terjadi masalah  hukum, yang dicari  adalah apa  dasar hukum dari kegiatan  itu,“ kata Idaham  saat membuka kegiatan Pelatihan Pembentukan Produk Hukum Daerah, berlangsung di aula Bappeda Kota Binjai, Rabu (4/11).  





Menurut Wali Kota Binjai,  setiap  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah kota  harus memiliki  dasar hukum. Karena itu diperlukan  ASN yang memiliki  keahlian di bidang perancangan peraturan (legal drafting). 





Idaham menyebutkan  dibutuhkan setidaknya  dua orang  pegawai  yang memiliki kemampuan  legal drafting di tiap kantor atau dinas. 





“Legal drafting sangat dibutuhkan, apalagi sekarang ini . Kita butuh kepastian hukum  yang hampir tidak pasti, “ ungkap Idaham.





Dirinya  berharap dengan  adanya  pelatihan ini  maka kedepannya nanti  produk  hukum yang dihasilkan  berkualitas  dan dapat dipertanggungjawabkan.  Idaham juga  menegaskan tidak boleh  ada lagi  produk hukum  yang ditandatangani  dengan tanggal mundur  atau kegiatan yang tertunda  dengan  alasan  produk hukumnya  belum selesai.  Itulah pentingnya mempersiapkan  semua  kegiatan dengan  baik. 





Pelatihan  diikuti peserta  yang  berasal  dari tiap OPD  di lingkungan Pemko Binjai. Sebagai narasumber adalah  Kepala Divisi  Pelayanan Hukum dan  HAM  Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut,  serta  Victor Keenan Barus  dari Biro Hukum Setdaprovsu.





Kepala Bagian Hukum  Setdako Binjai Salmadeni  mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan  dan ketrampilan  ASN untuk penyusunan produk hukum daerah.[R]


Wali Kota Binjai HM Idaham SH MSi  menegaskan  agar dalam setiap menyusunan  produk hukum daerah,  baik surat keputusan, peraturan wali kota hingga peraturan  daerah tidak dilakukan secara  salin tempel atau copy paste,  dan harus menyesuaikan dengan dinamika  yang ada di masyarakat. 





Hal ini mengingat  produk hukum  sangat penting sebagai dasar hukum  kebijakan  sekaligus mencerminkan setiap  kegiatan  yang dilakukan instansi  pemerintah. 





“Apabila terjadi masalah  hukum, yang dicari  adalah apa  dasar hukum dari kegiatan  itu,“ kata Idaham  saat membuka kegiatan Pelatihan Pembentukan Produk Hukum Daerah, berlangsung di aula Bappeda Kota Binjai, Rabu (4/11).  





Menurut Wali Kota Binjai,  setiap  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah kota  harus memiliki  dasar hukum. Karena itu diperlukan  ASN yang memiliki  keahlian di bidang perancangan peraturan (legal drafting). 





Idaham menyebutkan  dibutuhkan setidaknya  dua orang  pegawai  yang memiliki kemampuan  legal drafting di tiap kantor atau dinas. 





“Legal drafting sangat dibutuhkan, apalagi sekarang ini . Kita butuh kepastian hukum  yang hampir tidak pasti, “ ungkap Idaham.





Dirinya  berharap dengan  adanya  pelatihan ini  maka kedepannya nanti  produk  hukum yang dihasilkan  berkualitas  dan dapat dipertanggungjawabkan.  Idaham juga  menegaskan tidak boleh  ada lagi  produk hukum  yang ditandatangani  dengan tanggal mundur  atau kegiatan yang tertunda  dengan  alasan  produk hukumnya  belum selesai.  Itulah pentingnya mempersiapkan  semua  kegiatan dengan  baik. 





Pelatihan  diikuti peserta  yang  berasal  dari tiap OPD  di lingkungan Pemko Binjai. Sebagai narasumber adalah  Kepala Divisi  Pelayanan Hukum dan  HAM  Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut,  serta  Victor Keenan Barus  dari Biro Hukum Setdaprovsu.





Kepala Bagian Hukum  Setdako Binjai Salmadeni  mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan  dan ketrampilan  ASN untuk penyusunan produk hukum daerah.