Keberadaan judi online semakin mengkhawatirkan di Indonesia.
- Pengacara Apin BK Sebut Kliennya Tak Terlibat Judi Online, Kekayaannya dari 3 Bisnis Ini
- Situs Pemerintah Disusupi Judi Online, Anggota DPR RI: Pemerintah Jangan Tunggu 'Uang Dapur Warga' Tersedot Judi Online
- Ogah Disebut Bandar Judi Online, Apin BK Ngaku Hanya Sewakan Tempat
Baca Juga
Salah satu penyebabnya karena banyaknya situs-situs tersebut yang mendompleng pada situs resmi milik pemerintah. Pada sisi lain, hal ini menunjukkan keamanan cyber Indonesia sangat lemah dalam menghadapi praktik-praktik ilegal yang dilancarkan para peretas atau hacker.
Demikian salah satu poin yang mengemuka pada diskusi publik ‘Ancaman Judi Online Bagi Generasi Muda’ yang digelar Lembaga Kajian Strategis Al Washliyah (LKSA) di Opal Coffee, Jalan Amir Hamzah, Medan, Kamis (16/3/2023)
"Situs yang disusupi kebanyakan situs pemerintah atau pun pendidikan umumnya. Banyak titik kelemahan situs-situs dalam negeri," kata Seniman, dosen yang juga menjadi kepala laboratorium sistem komputer, jaringan dan keamanan, Universitas Sumatera Utara (USU).
Ia menyebutkan, data Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendeteksi peretasan laman lembaga pemerintah dan pendidikan untuk judi online tersebut berlangsung sejak Agustus 2022. Berdasarkan catatan Kominfo, ada 675 laman yang telah tersusupi situs judi online. Jumlah tersebut, 221 laman lembaga pendidikan dan 454 laman pemerintahan.
Perkembangan judi online ini semakin pesat karena para perancang situsnya atau perancang judinya selalu memberikan kemudahan untuk menang di awal pemain bergabung. Akan tetapi ia memastikan, program pada sistem dipastikan sudah diatur sedemikian rupa sehingga kemenangan tersebut sifatnya hanya di awal saja.
“Selebihnya, lewat aplikasi yang kita mainkan di gadget kita, mereka bisa mendeteksi kecenderungan perilaku kita terhadap judi mereka. Sehingga mereka akan terus mempermainkannya sehingga kita menjadi ketagihan sekali pun kemudian selalu kalah. Itulah kecanggihan yang kita kenal belakangan ini dengan artificial intelligence,” ujarnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan jurnalis, Jonris Purba yang menyampaikan pandangannya dari perspektif media massa dalam menyikapi tingkat bahaya dari pesatnya perkembangan judi online. Menurutnya, media massa dalam hal ini pers, harus menjalankan salah satu fungsi mereka yakni fungsi edukasi.
“Data pada pemberitaan harus dilengkapi dengan keterangan ilmiah yang memperlihatkan bagaimana para bos judi online dengan para tenaga IT-nya, mampu mengetahui kepribadian seseorang yang mencoba terlibat bermain judi online. Dalam hal ini tentu, harus senantiasa menggandeng para pakar IT yang kompeten dibidang itu,” ungkapnya.
Perlu diketahui kata Jonris, bahwa pers bukanlah sebagai pembuat kebijakan. Namun akurasi data pada pemberitaan yang disajikan dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk memahami betul bahaya dari perkembangan judi online.
“Mindset masyarakat untuk tidak bermain judi online harus bisa diubah lewat pemberitaan yang akurat, pada sisi lain pemerintah juga bisa mendapat masukan penting mengenai besarnya bencana yang ditimbulkan judi online. Dengan begitu, pemerintah dapat mengambil kebijakan termasuk memblokir situs judi online tersebut. Gerakan ini harus dimulai bersama para pihak yang memiliki perhatian serius terhadap bahaya judi online ini,” ungkapnya.
Diskusi tersebut dipimpin Direktur LKSA Sumut, Eko Marhaendy sebagai moderator, turut menghadirkan narasumber lain, Direktur Daulay Brother Law Form, Tongku Solah Daulay dan Cendikiawan Islam, Candiki Repantu dan diikuti mahasiswa.
- Pengacara Apin BK Sebut Kliennya Tak Terlibat Judi Online, Kekayaannya dari 3 Bisnis Ini
- Situs Pemerintah Disusupi Judi Online, Anggota DPR RI: Pemerintah Jangan Tunggu 'Uang Dapur Warga' Tersedot Judi Online
- Ogah Disebut Bandar Judi Online, Apin BK Ngaku Hanya Sewakan Tempat
