Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pihak Polri harus melakukan pengusutan secara transparan kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh penyidik KPK berinsial AKP SR.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, transparansi dalam pengusutan kasus ini akan menyelamatkan marwah dari lembaga anti rasuah tersebut.
"Indonesia Police Watch (IPW) khawatir, jika penyidik KPK dari Polri itu disembunyikan dikhawatirkan ada upaya "melindunginya" dan kasusnya menjadi abu abu ditelan bumi. Sebab kasus yang menghancur kepercayaan publik pada KPK ini bukan yang pertama kali terjadi. Januari 2020 KPK juga pernah mengalami kasus yang sangat memalukan. Personil KPK berinisial IGAS mencuri barang bukti, berupa emas seberat 1,9 kg. Akibat perbuatannya IGAS akhirnya dipecat dari KPK," kata Neta, Kamis (22/4/2021).
Neta menilai penanganan kasus IGAS tidak transparan dan cenderung ditutup-tutupi. Hal ini berbeda dengan para tersangka korupsi, dimana KPK dengan gagah berani mempermalukannya dengan rompi oranye dan dipublis ke media massa. Padahal, aksi pencurian barang bukti korupsi yang dilakukan personil KPK adalah kejahatan yang lebih bejat dari korupsi itu sendiri.
"Seharusnya hukumannya lebih berat, yakni hukuman mati dan dipermalukan terlebih dahulu dengan rompi oranye serta dipublis di depan media massa. Artinya, pemecatan terhadap IGAS tidak akan membuat jera. Tapi akan menjadi preseden yang bukan mustahil akan ditiru personil lain," ujarnya.
Ditambahkannya, aksi oknum penyidik KPK dari Polri diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial sebesar Rp 1,5 miliar tersebut berpotensi menghancurkan KPK sendiri.
"Jika IGAS proses hukumnya tidak transparan, dan jika AKP SR juga proses hukumnya tidak transparan, publik pun akan makin tidak percaya pada KPK. Bahkan, dengan adanya dua kasus ini publik akan menilai kok KPK saat ini bisa diisi oleh pencuri dan tukang peras. Jika sudah begini buat apa lagi ada KPK di negeri ini? Bukankah KPK dibubarkan saja karena tidak bisa menjaga marwahnya. Sebab itu biar ada efek jera, AKP harus diambil KPK dan dikenakan rompi oranye serta dipajang di depan media, seperti koruptor lainnya. Kejahatannya lebih parah dari korupsi itu sendiri. Jika KPK tidak berani melakukan tindakan tegas, bukan mustahil kejahatan serupa dari internal KPK akan berulang," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved