Investasi Akan Terganggu Selama Pengusaha Sering Diteror Oknum Ormas
“Kejadian seperti itu seharusnya tidak boleh dibiarkan. Itu akan mengganggu iklim investasi yang sedang dibangun Presiden Jokowi,” kata Lieus dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/11).
Oknum Ormas ini menuntut pengelolaan parkir di sejumlah minimarket seperti Indomart, Alfamart, dan Alfamidi dengan beralasan kepada Instruksi Walikota No.974/128/TU tanggal 9 Februari 2017.
Salah seorang wakil pengusaha Indomart bahkan dipaksa untuk bekerjasama dan menyetujui tuntutan oknum pengunjurasa tersebut.
Padahal warga Bekasi sendiri banyak yang menolak pemungutan parkir ketika berbelanja di minimarket kecil yang ada di kampung-kampung dan perumahan tempat tinggal mereka.
“Apalagi kutipan uang parkir itu dilakukan oleh oknum Ormas yang minta dilegalkan oleh pemerintah. Masa sih belanja minuman mineral sebotol mesti bayar parkir?” keluh salah seorang warga perumahan di Rawalumbu, Kota Bekasi.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi beralasan, pemungutan biaya parkir kepada pengunjung Alfamart dan Indomaret di wilayah mereka adalah untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor parkir. Inilah yang dijadikan "tameng" para oknum Ormas untuk memaksakan tuntutan mereka.
Menurut Lieus, tidak ada yang salah dari minimarket hingga keberadaannya bisa sampai ke kampung-kampung atau kompleks perumahan.
“Kalau ada yang mau dipermasalahkan, maka salahkan yang memberi izin,” tegasnya.
Karena itu, tambah Lieus, Menteri Dalam Negeri, harus mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembinaan terhadap oknum-oknum Ormas yang “meneror” pengusaha seperti ini.
“Jangan biarkan tindakan oknum-oknum Ormas tersebut mengganggu iklim investasi yang sedang dibangun Presiden Jokowi, sehingga membuat pengusaha jadi takut dan merasa terteror,” harap Lieus.
“Ekonomi kita tidak akan pernah bangkit jika iklim investasi tidak tumbuh dengan sehat sebab pengusaha tak pernah merasa nyaman,” pungkasnya.[R]
“Kejadian seperti itu seharusnya tidak boleh dibiarkan. Itu akan mengganggu iklim investasi yang sedang dibangun Presiden Jokowi,” kata Lieus dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/11).
Oknum Ormas ini menuntut pengelolaan parkir di sejumlah minimarket seperti Indomart, Alfamart, dan Alfamidi dengan beralasan kepada Instruksi Walikota No.974/128/TU tanggal 9 Februari 2017.
Salah seorang wakil pengusaha Indomart bahkan dipaksa untuk bekerjasama dan menyetujui tuntutan oknum pengunjurasa tersebut.
Padahal warga Bekasi sendiri banyak yang menolak pemungutan parkir ketika berbelanja di minimarket kecil yang ada di kampung-kampung dan perumahan tempat tinggal mereka.
“Apalagi kutipan uang parkir itu dilakukan oleh oknum Ormas yang minta dilegalkan oleh pemerintah. Masa sih belanja minuman mineral sebotol mesti bayar parkir?” keluh salah seorang warga perumahan di Rawalumbu, Kota Bekasi.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi beralasan, pemungutan biaya parkir kepada pengunjung Alfamart dan Indomaret di wilayah mereka adalah untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor parkir. Inilah yang dijadikan "tameng" para oknum Ormas untuk memaksakan tuntutan mereka.
Menurut Lieus, tidak ada yang salah dari minimarket hingga keberadaannya bisa sampai ke kampung-kampung atau kompleks perumahan.
“Kalau ada yang mau dipermasalahkan, maka salahkan yang memberi izin,” tegasnya.
Karena itu, tambah Lieus, Menteri Dalam Negeri, harus mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembinaan terhadap oknum-oknum Ormas yang “meneror” pengusaha seperti ini.
“Jangan biarkan tindakan oknum-oknum Ormas tersebut mengganggu iklim investasi yang sedang dibangun Presiden Jokowi, sehingga membuat pengusaha jadi takut dan merasa terteror,” harap Lieus.
“Ekonomi kita tidak akan pernah bangkit jika iklim investasi tidak tumbuh dengan sehat sebab pengusaha tak pernah merasa nyaman,” pungkasnya.
BERITA SEBELUMNYA
Satlantas Polrestabes Gelar Razia Dan Sidang Ditempat
BERITA BERIKUTNYA
Mahasiswa Kajian Islam: Menteri Agama Harus Dinasehati
Van Joened
Berita Populer
