Ini Usulan PKS Agar Konflik Nelayan Di Sumatera Utara Bisa Diatasi

Ahmad Hadian/RMOLSumut
Ahmad Hadian/RMOLSumut

Persoalan konflik nelayan khususnya nelayan tangkap kepiting dengan nelayan kerang kembali mencuat ke permukaan dibeberapa daerah. Pemicunya adalah Zonasi Tangkap di laut. Lemahnya law enforcement aparat penegak hukum di laut turut memperparah kondisi ini. Disamping itu ternyata ada beberapa perangkat peraturan tentang zonasi tangkap yang sudah tidak relevan yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Selain itu karena sumber daya laut dan pesisir yang semakin menipis dan perlu direvitalisasi.


Hal ini mengemuka dalam pertemuan koordinasi antara Komisi B DPRD Sumut dengan Pemkab Batubara terkait Perikanan yang berlangsung pada Senin, (15/2/2021) di aula Dinas Perikanan Batubara di Perupuk.

Sekretaris komisi B Ahmad Hadian mengatakan bahwa hasil laut yang semakin menipis membuat nelayan tidak disiplin dalam menerapkan peraturan dilaut.

“Salah satu penyebab konflik ini karena kesadaran nelayan yang kurang disiplin terhadap peraturan zonasi tangkap, namun juga bukan itu satu-satunya, hal lain penyebabnya karena hasil laut semakin menipis akibat rusaknya ekosistem laut, sementara kita tidak pernah serius dalam mengembalikan ekosistem laut seperti sedia kala. Hal ini membuat nelayan jadi tidak disiplin dengan zona tangkapnya akibat keberadaan jenis ikan yang dicarinya sudah tidak ada lagi pada zonanya. Oleh karenanya penegakan hukum di laut menjadi sangat penting, sembari kita inventarisir mana-mana peraturan yang sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi, kita rubah” ujar beliau.

Sekretaris fraksi PKS ini menambahkan bahwa Gubernur Sumut harus lebih gencar dalam menjalankan program-program yang dibutuhkan nelayan dan lebih banyak menyiapkan peralatan dalam menunjang tugas dilapangan.

“Sudah saatnya program pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut difokuskan pada revitalisasi laut. Diantaranya adalah, pembangunan rumpon-rumpon sebagai tempat ikan berkembang biak di zona tangkap, penambahan kapal-kapal patroli laut agar pengawasan zona tangkap lebih efektif, pemberian bansos alat tangkap yang cocok dan sesuai dengan zona tangkap masing-masing, serta menghutankan kembali kawasan mangrove sepanjang pesisir pantai Sumut. Inilah saya fikir pokok permasalahannya” terang beliau.

Demikian disampaikan Ahmad Hadian Sekretaris Komisi B pada pertemuan yang dihadiri oleh Kabag Perekonomian Pemkab Batu Bara Edwin, Wakil Ketua DPRD Batubara Ismar Khomri, Kadis Perikanan Batubara Antoni Ritonga, Polairud Tanjung Tiram, Pos AL Tanjung Tiram dan Syahbandar Tanjung Tiram dan perwakilan dari HNSI Batubara.