Ini Hasil Rapat DPR RI Soal Nasib Pilkada 9 Desember 2020

Komisi II DPR RI menggelar rapat membahas nasib Pilkada serentak 2020 ditengah pandemi covid -19. Rapat ini untuk membahas seluruh tahapan yang sudah selesai dilakukan dan tahapan yang masih akan dilakukan oleh jajaran KPU hingga ke daerah terkait agenda politik lima tahunan tersebut. Juga dibahas mengenai banyaknya desakan agar pilkada serentak 2020 diundur akibat covid -19 yang semakin banyak menginfeksi para penyelenggara pemilu. Hasilnya, Komisi II DPR RI yang mengatakan hasil rapat yang digelar secara virtual lebih dari 4 jam tersebut menyepakati pilkada 2020 tetap dilanjutkan. "Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desmeber 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," ucap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Doli menguraikan, dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU 6/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam. Khususnya ditekankan pada pengaturan di antaranya untuk: a. Melarangpertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain b. Mendorong terjadinya kampanye melalui daring. c. Mewajibkan penggunaan makser, handsanitizer, sabun dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye. d. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil BUpati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 69 huruf e dan j dan 187 ayat 2 dan 3; UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya Pasal 14 ayat (1); UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93; dan penerapan KUHP bagi yang melanggar, khususnya Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218. e. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19 f. Pengaturan rekapitulasi pemungutan suara melalui e-rekap Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol Kesehatan Covid-19 selama tahapan penyelenggaraan pilkada 2020. Komisi II DPR meminta agar Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, seperti: a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon b. Tahapan Penyelesaian Sengketa Calon c. Tahapan Pengundian Nomor Urut d. Tahapan Kampanye e. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara f. Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil Kemudian, melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Komisi II DPR, Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan risiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggaran pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19.[R]


Komisi II DPR RI menggelar rapat membahas nasib Pilkada serentak 2020 ditengah pandemi covid -19. Rapat ini untuk membahas seluruh tahapan yang sudah selesai dilakukan dan tahapan yang masih akan dilakukan oleh jajaran KPU hingga ke daerah terkait agenda politik lima tahunan tersebut. Juga dibahas mengenai banyaknya desakan agar pilkada serentak 2020 diundur akibat covid -19 yang semakin banyak menginfeksi para penyelenggara pemilu. Hasilnya, Komisi II DPR RI yang mengatakan hasil rapat yang digelar secara virtual lebih dari 4 jam tersebut menyepakati pilkada 2020 tetap dilanjutkan. "Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desmeber 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," ucap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Doli menguraikan, dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU 6/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam. Khususnya ditekankan pada pengaturan di antaranya untuk: a. Melarangpertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain b. Mendorong terjadinya kampanye melalui daring. c. Mewajibkan penggunaan makser, handsanitizer, sabun dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye. d. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil BUpati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 69 huruf e dan j dan 187 ayat 2 dan 3; UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya Pasal 14 ayat (1); UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93; dan penerapan KUHP bagi yang melanggar, khususnya Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218. e. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19 f. Pengaturan rekapitulasi pemungutan suara melalui e-rekap Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol Kesehatan Covid-19 selama tahapan penyelenggaraan pilkada 2020. Komisi II DPR meminta agar Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, seperti: a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon b. Tahapan Penyelesaian Sengketa Calon c. Tahapan Pengundian Nomor Urut d. Tahapan Kampanye e. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara f. Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil Kemudian, melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Komisi II DPR, Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan risiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggaran pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19.