Indikator Makro Ekonomi Merosot: Pemerintah Jokowi Defisit Kepercayaan dan Kredibilitas

RMOLSumut. DR.Rizal Ramli yang habis presentasi di Vietnam ttg transfomasi ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Utara mengatakan bahwa , Tugas utama pemerintah sampai akhir 2019 ini adalah harus mampu menurunkan Trio-Deficits (Tiga Defisit) yang kini terjadi. Tiga defisit sekaligus itulah yang terus menekan nilai tukar rupiah, sekaligus membuat ekonomi nasional dalam status ‘lampu kuning’, sehingga Rupiah anjlok ke Rp 14.100/$. Jika tidak segera diatasi, bukan mustahil Indonesia akan masuk ke status ‘lampu merah’ seperti yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 1998.”


Defisit transaksi berjalan, misalnya, kalau sekarang -US$9,1 miliar (Q4-2018), maka pada quartal Ii 2019 minimal harus tinggal setengahnya, sekitar -US$4,5 miliar. Kalau pemerintah bisa menekan trio-deficit , baru orang percaya pemerintah credible. Tapi masalahnya, selama ini terbukti pemerintah tidak mampu fokus. Ketiga defisit tersebut tidak terjadi dalam semalam, tetapi terus merosot selama 3 tahun terakhir. Tidak ada antisipasi, tidak ada kebijakan alternatif, baru kaget setelah terjadi.
Justru sibuk melakukan penggalangan dana kampanye (lewat impor pangan ugal-ugalan) dan pengerahan aparat untuk kepentingan Pemilu 2019. Akibatnya rakyat yang menjadi korban,” papar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli.

Mantan Anggota Advisory Panel PBB itu mengatakan,
Kondisi saat ini berbeda dengan tahun 2008 ketika terjadi krisis ekonomi Amerika. Pada saat itu, seluruh indikator fundamental ekonomi makro Indonesia positif. Apalagi ratio ekspor/GDP Indonesia hanya 25% sehingga krisis 2008 tidak terlalu berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Saat ini nyaris semua indikator fundamental ekonomi Indonesia negatif (defisit), ditambah ditambah dengan berakhirnya siklus booming komoditas dan pengurangan ekspansi likuiditas di Amerika. Faktor2 internal dan eksternal tersebut lah yg menyebabkan Rupiah bisa terjun ke Rp 15.000 per dollar kembali (seperti beberapa bulan lalu), kecuali defisit transaksi berjalan bisa dikurangi setengahnya sampai akhir April 2019.

Menteri Keuangan 2001 menyatakan, Meskipun memang untuk sementara ini pemerintah memiliki taktik yang lumayan ampuh untuk menahan pelemahan kurs, yaitu dengan cara menambah utang (front-loading) dengan imbal bunga yang termasuk tertinggi di Asia Pasifik. Tapi harus disampaikan bahwa langkah ini sangat berbahaya, bagaikan bom waktu yang harus dibereskan oleh pemerintahan berikutnya. Saat ini utang pemerintah pusat sudah di level Rp 4.567 triliun (Februari 2019). Cadangan devisa pun membaik akibat penarikan utang dalam valas yang masif.”


Menurut mantan Menteri Koordinator Kemaritiman 2015-2016 ini, Bukti tidak fokusnya pemerintah dapat dilihat dari stimulus ekonomi yang baru diterbitkan ternyata tidak ada gregetnya. Semuanya serba biasa saja. Akibatnya, para pelaku ekonomi malah memberikan respon negatif. Trio-deficits sekaligus yang dimaksudkannya itu adalah defisit Neraca Perdagangan sebesar -U$193 juta (Q1-2019), defisit transaksi berjalan -U$9,1 miliar, dan defisit APBN yang di Q1-2019 sudah tembus Rp 102 triliun, plus utang lebih dari Rp4.567 triliun.”

Ekonom Senior yg pernah diminta UNDP untuk melakukan review atas Rencana Pembangunan 20 Tahun Vietnam di tahun 2002 itu bertanya, Pertanyaannya, kemana saja pemerintah kita selama ini? Kok bisa, memburuknya berbagai indikator makro itu dibiarkan saja terus terjadi? Apa karena Jokowi dan para menterinya sibuk berpolitik? Yang pasti, akibat pemerintah "telmi" alias telat mikir, rakyat jadi korban. Meskipun sudah stabil di harga tinggi, ternyata kenaikan harga pangan masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Kenaikan harga pangan ini akan semakin memberatkan daya beli rakyat saat bulan Ramadhan datang dua minggu lagi.”

"Sejak masih berada di dalam Kabinet, saya sudah sarankan sejumlah langkah untuk menurunkan harga pangan kepada pemerintahan Jokowi. Namun saran-saran itu diabaikan,” ungkap Rizal Ramli.
 
Perlu dicatat pada tahun 1998, defisit kepercayaan di tengah-tengah kemerosotan ekonomi makro serta gejolak eksternal, akhirnya berujung pada perubahan politik. Jangan sampai berulang, apalagi wacana People Power terus menggema di kalangan rakyat yang kecewa atas kecurangan2 Pemilu 2019***


RMOLSumut. DR.Rizal Ramli yang habis presentasi di Vietnam ttg transfomasi ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Utara mengatakan bahwa , Tugas utama pemerintah sampai akhir 2019 ini adalah harus mampu menurunkan Trio-Deficits (Tiga Defisit) yang kini terjadi. Tiga defisit sekaligus itulah yang terus menekan nilai tukar rupiah, sekaligus membuat ekonomi nasional dalam status ‘lampu kuning’, sehingga Rupiah anjlok ke Rp 14.100/$. Jika tidak segera diatasi, bukan mustahil Indonesia akan masuk ke status ‘lampu merah’ seperti yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 1998.”


Defisit transaksi berjalan, misalnya, kalau sekarang -US$9,1 miliar (Q4-2018), maka pada quartal Ii 2019 minimal harus tinggal setengahnya, sekitar -US$4,5 miliar. Kalau pemerintah bisa menekan trio-deficit , baru orang percaya pemerintah credible. Tapi masalahnya, selama ini terbukti pemerintah tidak mampu fokus. Ketiga defisit tersebut tidak terjadi dalam semalam, tetapi terus merosot selama 3 tahun terakhir. Tidak ada antisipasi, tidak ada kebijakan alternatif, baru kaget setelah terjadi.
Justru sibuk melakukan penggalangan dana kampanye (lewat impor pangan ugal-ugalan) dan pengerahan aparat untuk kepentingan Pemilu 2019. Akibatnya rakyat yang menjadi korban,” papar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli.

Mantan Anggota Advisory Panel PBB itu mengatakan,
Kondisi saat ini berbeda dengan tahun 2008 ketika terjadi krisis ekonomi Amerika. Pada saat itu, seluruh indikator fundamental ekonomi makro Indonesia positif. Apalagi ratio ekspor/GDP Indonesia hanya 25% sehingga krisis 2008 tidak terlalu berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Saat ini nyaris semua indikator fundamental ekonomi Indonesia negatif (defisit), ditambah ditambah dengan berakhirnya siklus booming komoditas dan pengurangan ekspansi likuiditas di Amerika. Faktor2 internal dan eksternal tersebut lah yg menyebabkan Rupiah bisa terjun ke Rp 15.000 per dollar kembali (seperti beberapa bulan lalu), kecuali defisit transaksi berjalan bisa dikurangi setengahnya sampai akhir April 2019.

Menteri Keuangan 2001 menyatakan, Meskipun memang untuk sementara ini pemerintah memiliki taktik yang lumayan ampuh untuk menahan pelemahan kurs, yaitu dengan cara menambah utang (front-loading) dengan imbal bunga yang termasuk tertinggi di Asia Pasifik. Tapi harus disampaikan bahwa langkah ini sangat berbahaya, bagaikan bom waktu yang harus dibereskan oleh pemerintahan berikutnya. Saat ini utang pemerintah pusat sudah di level Rp 4.567 triliun (Februari 2019). Cadangan devisa pun membaik akibat penarikan utang dalam valas yang masif.”


Menurut mantan Menteri Koordinator Kemaritiman 2015-2016 ini, Bukti tidak fokusnya pemerintah dapat dilihat dari stimulus ekonomi yang baru diterbitkan ternyata tidak ada gregetnya. Semuanya serba biasa saja. Akibatnya, para pelaku ekonomi malah memberikan respon negatif. Trio-deficits sekaligus yang dimaksudkannya itu adalah defisit Neraca Perdagangan sebesar -U$193 juta (Q1-2019), defisit transaksi berjalan -U$9,1 miliar, dan defisit APBN yang di Q1-2019 sudah tembus Rp 102 triliun, plus utang lebih dari Rp4.567 triliun.”

Ekonom Senior yg pernah diminta UNDP untuk melakukan review atas Rencana Pembangunan 20 Tahun Vietnam di tahun 2002 itu bertanya, Pertanyaannya, kemana saja pemerintah kita selama ini? Kok bisa, memburuknya berbagai indikator makro itu dibiarkan saja terus terjadi? Apa karena Jokowi dan para menterinya sibuk berpolitik? Yang pasti, akibat pemerintah "telmi" alias telat mikir, rakyat jadi korban. Meskipun sudah stabil di harga tinggi, ternyata kenaikan harga pangan masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Kenaikan harga pangan ini akan semakin memberatkan daya beli rakyat saat bulan Ramadhan datang dua minggu lagi.”

"Sejak masih berada di dalam Kabinet, saya sudah sarankan sejumlah langkah untuk menurunkan harga pangan kepada pemerintahan Jokowi. Namun saran-saran itu diabaikan,” ungkap Rizal Ramli.
 
Perlu dicatat pada tahun 1998, defisit kepercayaan di tengah-tengah kemerosotan ekonomi makro serta gejolak eksternal, akhirnya berujung pada perubahan politik. Jangan sampai berulang, apalagi wacana People Power terus menggema di kalangan rakyat yang kecewa atas kecurangan2 Pemilu 2019***