Polemik pembatalan ibadah Haji 2021 oleh Pemerintah RI masih menjadi perbincangan yang serius dimasyarakat.
Sebab, pembatalannya dilakukan secara sepihak tanpa memikirkan kekecewaan yang mendalam para calon jamaah haji yang batal berangkat.
Hal ini dilihat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Apratur Negara Provinsi Sumatera Utara (DPD LPKAN Sumut) Rafriandi Nasution tidak manusiawi sebab penantian untuk berangkat haji itu bukanlah sebentar dan murah.
"Biaya naik haji itu tidak murah, sudah lah mahal bertahun-tahun barulah bisa berangkat, apa pemerintah bisa menjamin kalau calon jamaah haji tu masih hidup ditahun depan," kata Rafriandi Nasution kepada Kantor Berita RMOLSumut.
Bukan hanya itu kata Rafriandi, pemerintah mengizinkan jemaah haji untuk menarik setorannya tetapi ada konsekuensinya yaitu tidak akan mendapatkan kesempatan berhaji sepanjang hidupnya.
"Kalau negara ngemop gitu, seharusnya jemaah haji tarik semua dana hajinya dan di kelola oleh pihak swasta aja atau pribadi," jelas Rafriandi dengan keras.
Dia mengungkapkan sejak kapan ada rumus haji itu dikelola negara dan jamaah bisa masuk surga.
"Kapan ada rumus haji dikelola negara masuk surga atau apalah, kita suka kali kalau berangkat seremonial dan pakai rombongan segala dan dilepas pejabat negara," ungkapnya kesal.
Dosen Fisip UISU ini meminta saatnýa merubah mindset haji umat islam dan swastanisasi pelaksanaan haji di Indonesia dan juga mencontohkan terjadinya pergeseran orang belanja saja sudah berubah dari ke mall sekrang beepindah online, itu artinya peran saat umat ini bisa membuat bangkrut negara itu.
"Swastanisasikan saja pelaksanaan haji di Indonesia, tidak perlu lagi dikelola negara, serahkan urusan haji kepada start up/unicorn milik founder yg berlatar belakang muslim," pungkas Rafriandi.
© Copyright 2024, All Rights Reserved