Baginya, andai Jokowi datang sebagai presiden itu juga tidak tepat. Ini mengingat Jokowi tidak bisa dilepaskan dari status sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Sementara jika Jokowi hadir sebagai capres, maka pihak Polda Sumsel berpotensi melanggar pasal 28 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

\"Di pasal 28 itu dijelaskan dengan seksama, polisi harus netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Kalau pihak polda Sumsel masih bersih kukuh menghadirkan Jokowi, maka dapat kita lihat dengan jelas, aparat Polda Sumsel telah menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan,\" tegas Bambang.[R]
" itemprop="description"/>
Baginya, andai Jokowi datang sebagai presiden itu juga tidak tepat. Ini mengingat Jokowi tidak bisa dilepaskan dari status sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Sementara jika Jokowi hadir sebagai capres, maka pihak Polda Sumsel berpotensi melanggar pasal 28 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

\"Di pasal 28 itu dijelaskan dengan seksama, polisi harus netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Kalau pihak polda Sumsel masih bersih kukuh menghadirkan Jokowi, maka dapat kita lihat dengan jelas, aparat Polda Sumsel telah menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan,\" tegas Bambang.[R]
"/>
Baginya, andai Jokowi datang sebagai presiden itu juga tidak tepat. Ini mengingat Jokowi tidak bisa dilepaskan dari status sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Sementara jika Jokowi hadir sebagai capres, maka pihak Polda Sumsel berpotensi melanggar pasal 28 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

\"Di pasal 28 itu dijelaskan dengan seksama, polisi harus netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Kalau pihak polda Sumsel masih bersih kukuh menghadirkan Jokowi, maka dapat kita lihat dengan jelas, aparat Polda Sumsel telah menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan,\" tegas Bambang.[R]
"/>

HMI Bakal Tolak Kedatangan Jokowi Di Sumsel

LAPORAN : Admin RMOLSUMUT

Rabu, 6 Maret 2019 | 02:40

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bakal menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kota Palembang, Sumatera Selatan pada 9 Maret besok.

Penegasan itu disampaikan langsung Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Bambang Irawan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (5/3).

Jokowi dijadwakan hadir dalam acara South Sumatera Road Safety Millenials Festival yang digelar Polda Sumsel. Bambang menolak karena masih mempertanyakan kapasitas Jokowi dalam acara tersebut.

Menurutnya, jika Jokowi hadir sebagai presiden, maka seharusnya pamflet sebaran Satuan Lalu Lintas Polda Sumsel mencatumkan gambar Jokowi.

"Artinya Polda Sumsel telah menipu peserta yang akan ikut acara tersebut," terangnya.

Baginya, andai Jokowi datang sebagai presiden itu juga tidak tepat. Ini mengingat Jokowi tidak bisa dilepaskan dari status sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Sementara jika Jokowi hadir sebagai capres, maka pihak Polda Sumsel berpotensi melanggar pasal 28 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Di pasal 28 itu dijelaskan dengan seksama, polisi harus netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Kalau pihak polda Sumsel masih bersih kukuh menghadirkan Jokowi, maka dapat kita lihat dengan jelas, aparat Polda Sumsel telah menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan," tegas Bambang.[R]