Hingga Juli 2023, KLHK Izinkan 79.330 Ha Perhutanan Sosial di Sumut

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan 201 persetujuan pengelolaan perhutnaan sosial di Sumatera Utara.

Data ini merupakan data hingga Juli 2023 dimana total luas lahan dari 201 persetujuan tersebut seluas kurang lebih 79.330 hektare.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S Trinugroho pada Pembukaan Festival Perhutanan Sosial di Lapangan Simangaronsang, Humbang Hasundutan (Humbahas), Selasa (1/8). Hadir di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Bupati Samosir Vandiko T Gultom, Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Yuliani Siregar.

Menurut Arief S Trinugroho, perhutanan sosial sesuai dengan visi Sumut Bermartabat. Masyarakat bisa mengelola hutan yang sesuai dengan prinsip kelestarian hutan. Selain itu perhutanan sosial juga bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

“Paradigma pengelolaan hutan yang memosisikan masyarakat sebagai aktor strategis, diharapkan mampu menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat dalam mengelola hutan,” kata Arief.

Arief melanjutkan, kemandirian masyarakat pengelola perhutanan sosial dapat dicapai melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Untuk itu, diperlukan proses penguatan kelembagaan kelompok usaha yang memerlukan dukungan serta pendampingan berbagai pihak.

“Diharapkan KUPS-KUPS ini bisa menjadi cikal bakal pertumbuhan UKM baru di Sumut,” ujar Arief.

Pemprov Sumut juga mengapresiasi Kantor Staf Kepresidenan dan pihak lain yang menjadikan Sumut atau Humbahas sebagai lokasi tahap pertama pengintegrasian program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial. Menurut Arief, integrasi pemberdayaan perhutanan sosial menjadi hal yang sangat diperlukan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial di Sumut.

“Kolaborasi adalah kata kunci pengembangan perhutanan sosial. Tanpa adanya peran dari berbagai pihak, pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Utara tidak akan optimal,” kata Arief.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam sambutannya mengatakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan agar petani perhutanan sosial yang telah mendapatkan persetujuan segera memperoleh program pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup.

“Festival Perhutanan Sosial Nusantara ini wujud nyata kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelompok usaha perhutanan soaial,” ujar Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. “Tidak hanya instruksi lisan Bapak Presiden, sekarang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. Kita berharap dengan Perpres ini pemerintah, pemerintah daerah, dan semua pihak lebih cepat lagi bergerak mendukung Perhutanan Sosial,” ucap Moeldoko.