Henry Saragih: Prabowo Tak Peduli Reforma Agararia

Beda dengan Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi), Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto tidak punya konsep tentang reforma agraria. Ia tidak peduli terhadap hal itu.

Penilaian ini dikemukakan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih. Menurut dia, penguasaan luas lahan Prabowo jumlahnya sangat besar berbanding jauh dengan kepenguasaan tanah mayoritas masyarakat Indonesia yang jumlahnya di bawah 0,5 hektare.

Bagaimana Prabowo akan melakukan reforma agraria jika dia sendiri adalah salah satu orang yang menguasai ratusan ribu hektare tanah di berbagai wilayah di Indonesia, yang justru menyebabkan ketimpangan kepenguasaan agraria," ujar Henry seperti dikutip dari JPNN, Rabu (20/2).

Dia menegaskan, hal tersebut semakin memperkuat sikap SPI untuk terus mendukung Jokowi agar reforma agraria bisa dilanjutkan dalam lima tahun ke depan termasuk penyelesaian konflik agraria yang masih berlangsung melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018, sehingga petani dapat meningkat kesejahteraannya dan kedaulatan pangan pun terwujud.

Sebelumnya Henry mengatakan Jokowi akan terus melanjutkan reforma agraria dalam masa pemerintahannya ke depan. Reforma agraria yang diupayakan itu menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria.

Menurutnya, Reforma Agraria merupakan mandat dari Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian dituangkan ke dalam UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.

"Selama masa kepemimpinan Jokowi, kebijakan reforma agraria telah dilaksanakan. Pemerintahan Jokowi telah mendistribusikan lahan ke petani kecil dan masyarakat adat dan akan terus melanjutkan kebijakan ini pada masa pemerintahannya yang akan datang," tutur Henry.

Beda dengan Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi), Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto tidak punya konsep tentang reforma agraria. Ia tidak peduli terhadap hal itu.

Penilaian ini dikemukakan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih. Menurut dia, penguasaan luas lahan Prabowo jumlahnya sangat besar berbanding jauh dengan kepenguasaan tanah mayoritas masyarakat Indonesia yang jumlahnya di bawah 0,5 hektare.

Bagaimana Prabowo akan melakukan reforma agraria jika dia sendiri adalah salah satu orang yang menguasai ratusan ribu hektare tanah di berbagai wilayah di Indonesia, yang justru menyebabkan ketimpangan kepenguasaan agraria," ujar Henry seperti dikutip dari JPNN, Rabu (20/2).

Dia menegaskan, hal tersebut semakin memperkuat sikap SPI untuk terus mendukung Jokowi agar reforma agraria bisa dilanjutkan dalam lima tahun ke depan termasuk penyelesaian konflik agraria yang masih berlangsung melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018, sehingga petani dapat meningkat kesejahteraannya dan kedaulatan pangan pun terwujud.

Sebelumnya Henry mengatakan Jokowi akan terus melanjutkan reforma agraria dalam masa pemerintahannya ke depan. Reforma agraria yang diupayakan itu menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria.

Menurutnya, Reforma Agraria merupakan mandat dari Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian dituangkan ke dalam UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.

"Selama masa kepemimpinan Jokowi, kebijakan reforma agraria telah dilaksanakan. Pemerintahan Jokowi telah mendistribusikan lahan ke petani kecil dan masyarakat adat dan akan terus melanjutkan kebijakan ini pada masa pemerintahannya yang akan datang," tutur Henry.