Hardi Mulyono: Edy Rahmayadi Memang Tidak Mampu Bekerja

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi/RMOLSumut
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi/RMOLSumut

Indikasi Partai Golka tidak lagi mengusung Edy Rahmayadi untuk Pilkada 2024 kembali mengemuka pasca berbagai kritik yang disampaikan kader partai berlambang pohon beringin tersebut atas proyek Multiyears pembangunan jalan dan jembatan bernilai Rp 2,7 triliun.


Setelah sebelumnya disoroti  oleh Ketua Kordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Riza Fakhrumi Tahir, terbaru Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumatera Utara Hardi Mulyono juga memberikan komentar pedas. Ia menyebut, Edy Rahmayadi tidak mampu bekerja.

“Sangat terlihat, bahwa Edy adalah tipikal pemimpin yang tidak bisa bekerja secara tim, khususnya dengan pihak legislatif. Dan tipikal semacam ini, tidak menguntungkan untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara yang sangat majemuk ini,” kata Hardi, Senin (20/6/2022).

Hardi menambahkan, selama hampir empat tahun memimpin Sumut hingga saat ini, Edy Rahmayadi tidak berhasil membawa satupun program dari pemerintah Pusat. Bahkan proyek tol dalam Kota Medan yang dihebohkannya pada Februari 2020, hingga kini senyap tak berkabar. Begitu pula proyek Sport Center, meski telah dilaksanakan groundbreaking proyek itu pada Agustus 2020, namun hingga kini proyek tersebut nyaris tak berwujud.

Hal ini, kata Hardi, memperlihatkan jika Edy Rahmayadi tidak punya kemampuan melobi pemerintah Pusat dan pihak swasta, untuk mendukung program pembangunan di Sumatera.

“Dari sebahagian kecil fakta-fakta ini, terbukti Edy Rahmayadi tidak layak lagi untuk menjadi Gubernur Sumut priode lima tahun ke depan,” tegasnya.

Hardi Mulyono minta kepada Fraksi Golkar DPRD Sumut untuk secara ketat mengawasi semua proses penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi, khususnya berkaitan dengan proyek multiyears jalan dan jembatan tersebut.

“Proyek ini jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karenanya, harus ditolak dengan tegas, sehingga kelak tidak mempermalukan masyarakat Sumatera Utara.” pungkasnya.