Hanura Menduga Wiranto Ingin Jatuhkan Jokowi

Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, Inas N. Zubir menduga Menko Polhukam Wiranto punya maksud tersembunyi dalam membentuk Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. Yakni ingin menjatuhkan Joko Widodo selaku presiden.

Bukan tanpa sebab, menurut Inas, dilihat dari nama-nama yang masuk dalam tim tersebut, terdapat 2 orang pengacara yakni Dhoni Martin selaku praktisi dan Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. ‎Yang mana keduanya sebenarnya merupakan pengacara kelompok Munaslub Hanura "ilegal" di awal tahun 2018 yang lalu.

"Pada tanggal 25 September 2018, dua orang dari Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam‎ tersebut telah menggugat Presiden Republik Indonesia, Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara SK Kepengurusan Partai Hanura," jelasnya dalam keterangan pers, Senin (20/5).

Melihat dari itu, Inas pun menduga kalau gugatan yang dilayangkan kepada Menkumham dan Jokowi sesungguhnya atas perintah Wiranto.

"Ini yang menjadi menarik, karena Wiranto adalah salah satu Menteri dalam Kabinet Presiden Jokowi tapi berupaya menjatuhkan Presiden dengan cara memerintahkan anak buahnya menggugat Presiden," tekannya.

Maka dari itu, lanjut dia, yang harus diwaspadai adalah, munculnya dugaan bahwa pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam‎ tersebut merupakan bagian dari grand design atau modus operandi yang juga berkaitan dengan gugatan kepada Presiden Jokowi.

Tidak lupa, Inas pun mengharapkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk segera menindaklanjuti dugaan tersebut.

"Tim ini ditugaskan untuk memberi masukan pada pemerintah, terkait berbagai kasus pelanggaran ‎hukum, apakah benar demikian? Atau apakah ada udang di balik bakwan yang dapat merugikan Presiden Jokowi?" pungkasnya. [rtw]

Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, Inas N. Zubir menduga Menko Polhukam Wiranto punya maksud tersembunyi dalam membentuk Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. Yakni ingin menjatuhkan Joko Widodo selaku presiden.

Bukan tanpa sebab, menurut Inas, dilihat dari nama-nama yang masuk dalam tim tersebut, terdapat 2 orang pengacara yakni Dhoni Martin selaku praktisi dan Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. ‎Yang mana keduanya sebenarnya merupakan pengacara kelompok Munaslub Hanura "ilegal" di awal tahun 2018 yang lalu.

"Pada tanggal 25 September 2018, dua orang dari Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam‎ tersebut telah menggugat Presiden Republik Indonesia, Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara SK Kepengurusan Partai Hanura," jelasnya dalam keterangan pers, Senin (20/5).

Melihat dari itu, Inas pun menduga kalau gugatan yang dilayangkan kepada Menkumham dan Jokowi sesungguhnya atas perintah Wiranto.

"Ini yang menjadi menarik, karena Wiranto adalah salah satu Menteri dalam Kabinet Presiden Jokowi tapi berupaya menjatuhkan Presiden dengan cara memerintahkan anak buahnya menggugat Presiden," tekannya.

Maka dari itu, lanjut dia, yang harus diwaspadai adalah, munculnya dugaan bahwa pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam‎ tersebut merupakan bagian dari grand design atau modus operandi yang juga berkaitan dengan gugatan kepada Presiden Jokowi.

Tidak lupa, Inas pun mengharapkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk segera menindaklanjuti dugaan tersebut.

"Tim ini ditugaskan untuk memberi masukan pada pemerintah, terkait berbagai kasus pelanggaran ‎hukum, apakah benar demikian? Atau apakah ada udang di balik bakwan yang dapat merugikan Presiden Jokowi?" pungkasnya. [rtw]