Pengadaan vaksin covid-19 menghabiskan anggaran hingga mencapai Rp 75 triliun. Jumlah ini bertambah dari jumlah yang sudah dianggarkan sebelumnya yakni sebenar Rp 45 triliun oleh pemerintah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI yang juga angggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan penambahan ini terjadi karena kebijakan terbaru dari Presiden Joko Widodo yang menyebut akan menggratiskan vaksin covid tersebut.
"Awalnya dianggarkan Rp 45 triliun dengan skema dari target 100 juta warga mendapat vaksin dengan 30 persen gratis dan 70 persen mandiri. Tapi saat ini Presiden Joko Widodo kemudian menyatakan menggratiskan vaksinnya seluruhnya dan menambah target warga yang mendapat vaksinasi menjadi 181 juta atau sekitar 70 persen dari total warga Indonesia," katanya saat diskusi virtual dengan thema 'Politik Vaksin Covid-19' yang digelar oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/1).
Saleh mengatakan, penambahan anggaran yang tidak sedikit ini memunculkan perdebatan terkait politik anggaran pengadaan vaksin tersebut. Apalagi pada sisi lain, penambahan ini juga masih diiringi berbagai persoalan terkait isu manfaat, mutu hingga keamanan dari vaksin tersebut.
"Karena hingga saat ini izin pakai penggunaan darurat atau Emergency Used Authorization (EUA) ini belum dikeluarkan oleh BPOM sehingga memicu persoalan di tengah masyarakat," ujarnya.
Menurut Saleh, mahalnya anggaran untuk pengadaan ini semestinya diikuti dengan informasi yang lengkap sehingga tidak memunculkan keresahan baru.
"Ini anggaran yang tidak sedikit, semua hal harus diperhatikan," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved