Gus Irawan: Penyusunan AKD, Fraksi Harus Koordinasi Dengan DPC Gerindra Medan
"Penyusunan AKD mestinya fraksi berkomunikasi dengan DPC," katanya saat ditemui usai pelantikan pimpinan DPRD Sumut, Senin (28/10).
Meski terjadi perbedaan pendapat, namun Gus memastikan hal ini hanya karena miskomunikasi yang terjadi. Ia menjelaskan, penunjukan nama kader Gerindra yang akan mengisi unsur pimpinan di DPRD Kota Medan dan unsur Ketua Fraksi memang sudah dilakukan langsung oleh pihak DPP Gerindra. Hal ini berdasarkan usulan yang disampaikan secara langsung oleh pengurus DPD Gerindra Sumatera Utara. Akan tetapi untuk penyusunan alat kelengkapan dewan, maka Fraksi Gerindra harus berkoordinasi dengan DPC.
"Kalau untuk unsur pimpinan itu memang sudah putusan DPP dan itu final. Dan mungkin itu yang sudah diteken oleh Gubernur. Nggak ada masalah, ini mungkin hanya mis komunikasi saja," pungkasnya.
Diketahui penyusunan komposisi pimpinan dan AKD dari fraksi Gerindra sempat memicu persoalan. Pengurus DPC Gerindra Medan bahkan menyebutkan SK Pimpinan DPRD Medan yang sudah diteken oleh Gubernur Edy Rahmayadi sebagai hal yang menyalahi aturan.
“Artinya jika ditandatangani oleh Gubernur itu menyalahi, berarti dia (Edy) tak ikuti tatanan administrasi. Partai dalam hal ini DPC Gerindra Medan pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan struktur fraksi Gerindra selaku perpanjangan tangan partai di DPRD Medan,” kata Sekretaris DPC Gerindra Medan Jhon Sari Haloho.[R]
"Penyusunan AKD mestinya fraksi berkomunikasi dengan DPC," katanya saat ditemui usai pelantikan pimpinan DPRD Sumut, Senin (28/10).
Meski terjadi perbedaan pendapat, namun Gus memastikan hal ini hanya karena miskomunikasi yang terjadi. Ia menjelaskan, penunjukan nama kader Gerindra yang akan mengisi unsur pimpinan di DPRD Kota Medan dan unsur Ketua Fraksi memang sudah dilakukan langsung oleh pihak DPP Gerindra. Hal ini berdasarkan usulan yang disampaikan secara langsung oleh pengurus DPD Gerindra Sumatera Utara. Akan tetapi untuk penyusunan alat kelengkapan dewan, maka Fraksi Gerindra harus berkoordinasi dengan DPC.
"Kalau untuk unsur pimpinan itu memang sudah putusan DPP dan itu final. Dan mungkin itu yang sudah diteken oleh Gubernur. Nggak ada masalah, ini mungkin hanya mis komunikasi saja," pungkasnya.
Diketahui penyusunan komposisi pimpinan dan AKD dari fraksi Gerindra sempat memicu persoalan. Pengurus DPC Gerindra Medan bahkan menyebutkan SK Pimpinan DPRD Medan yang sudah diteken oleh Gubernur Edy Rahmayadi sebagai hal yang menyalahi aturan.
“Artinya jika ditandatangani oleh Gubernur itu menyalahi, berarti dia (Edy) tak ikuti tatanan administrasi. Partai dalam hal ini DPC Gerindra Medan pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan struktur fraksi Gerindra selaku perpanjangan tangan partai di DPRD Medan,” kata Sekretaris DPC Gerindra Medan Jhon Sari Haloho.
BERITA BERIKUTNYA
Pemprov Sumut Fokus Cegah Stunting
Van Joened
Berita Populer
