Gubernur Sumut: Pemprovsu Paling Keras Teriakkan Netral Di Pemilu 2019

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak akan melakukan hal-hal yang berbau keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada pemilu 2019. Bahkan menurutnya, Pemprovsu akan menjadi pihak yang paling tegas menolak segala bentuk keberpihakan pada momen pemilu tersebut.

"Pemprovsu netral dan meneriakkan paling keras," katanya, Jumat (15/2/2019).

Selaku pimpinan tertinggi di Pemprovsu, Edy Rahmayadi mengaku selalu mengingatkan agar tidak ada satupun ASN yang mencoba melakukan kegiatan yang berbau kepentingan kampanye salah satu calon pada pemilu 2019. Hal ini menurutnya menjadi bagian dari jaminan bahwa Pemprovsu sangat memberikan ruang kebebasan bagi seluruh warga untuk menentukan pilihan mereka.

"Beri kebebasan kepada rakyat untuk pesta demokrasi," ujarnya.

Lantas bagaimana jika masih ada ASN yang terlibat kampanye?

"Yang pasti itu dosa dan salah, nanti ditindak Bawaslu. Mereka sudah tegas menggunakan UU untuk menghukum mereka," pungkasnya.


Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tidak akan melakukan hal-hal yang berbau keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada pemilu 2019. Bahkan menurutnya, Pemprovsu akan menjadi pihak yang paling tegas menolak segala bentuk keberpihakan pada momen pemilu tersebut.

"Pemprovsu netral dan meneriakkan paling keras," katanya, Jumat (15/2/2019).

Selaku pimpinan tertinggi di Pemprovsu, Edy Rahmayadi mengaku selalu mengingatkan agar tidak ada satupun ASN yang mencoba melakukan kegiatan yang berbau kepentingan kampanye salah satu calon pada pemilu 2019. Hal ini menurutnya menjadi bagian dari jaminan bahwa Pemprovsu sangat memberikan ruang kebebasan bagi seluruh warga untuk menentukan pilihan mereka.

"Beri kebebasan kepada rakyat untuk pesta demokrasi," ujarnya.

Lantas bagaimana jika masih ada ASN yang terlibat kampanye?

"Yang pasti itu dosa dan salah, nanti ditindak Bawaslu. Mereka sudah tegas menggunakan UU untuk menghukum mereka," pungkasnya.