Gubernur Ingatkan Corporate Ikut Cegah Karhutla

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengingatkan perusahaan (corporate) termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk mengantisipasi dan mencegah kebakaran hutan atau lahan untuk menjaga lingkungan sekaligus mewujudkan Sumut bebas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020. "Antisipasi dan pencegahan dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat maupun dunia usaha, memberikan sanksi pelaku pembakaran dan termasuk memberikan reward," ujarnya di Medan. Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Sumut yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut yang dihadiri semua pemangku kepentingan termasuk eksekutif perusahaan. Dia menegaskan, aparat penegak hukum akan memberi sanksi tegas kepada siapapun yang sengaja membakar hutan dan lahan. Gubernur menegaskan, untuk mengantisipasi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di Sumut perlu diperkuat Tim Terpadu Kebakaran Hutan / Lahan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sumut nomor 188.44/138/KPTS/2017. Menurut Edy, Presiden Joko Widodo sendiri sangat konsen terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan karena dampaknya ke internasional. Oleh karena itu, ujar Edy, semua harus juga konsentrasi menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, apalagi Presiden Jokowi menegaskan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka pejabat terkait baik di Polri dan TNI bisa di-non-aktifkan. Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan di Sumut seluas 843,75 hektare dari 2018 yang masih seluas 3.138, 88 hektare. Kebakaran hutan dan lahan di Sumut diakui sudah menurun. "Tahun 2020 hingga Februari jumlah kebakaran hutan dan lahan seluas 30 hektare," ujarnya. Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan yang seluas 30 hektare itu antara lain terjadi di perbukitan perbatasan Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun dengan total sekitar 21 hektare. Lahan yang terbakar seluas 21 hektare masing - masing sekitar 20 hektare lahan hutan di Simalungun dan satu hektare di kawasan Tanah Karo itu terjadi pada 10 Februari 2020. "Sebelumnya ada kebakaran di kawasan Kabupaten Dairi," ujarnya. Zero Burning Sementara itu, Head Social Security Asian Agri, Ariston Noverry Fau menyebutkan, sebagai salah satu perusahaan perkebunan yang mendukung industri kelapa sawit berkelanjutan, perusahaan sudah menerapkan 'zero burning'. "Asian Agri dalam menjalankan operasionalnya senantiasa mendukung industri kelapa sawit lestari dengan menerapkan kebijakan 'tanpa bakar' sejak tahun 1994," katanya ketika diwawancarai usai acara itu. Selain itu, katanya, pada tahun 2016, Asian Agri juga sudah bergabung dengan Fire-Free Alliance untuk bekerjasama dengan para mitra untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sebagai anggota dari FFA, Asian Agri secara aktif melaksanakan program Desa Bebas Api yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendorong desa menerapkan kebijakan tanpa bakar dalam mengelola lahan serta menjaga desa mereka terbebas dari api.[R]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengingatkan perusahaan (corporate) termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk mengantisipasi dan mencegah kebakaran hutan atau lahan untuk menjaga lingkungan sekaligus mewujudkan Sumut bebas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020. "Antisipasi dan pencegahan dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat maupun dunia usaha, memberikan sanksi pelaku pembakaran dan termasuk memberikan reward," ujarnya di Medan. Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Sumut yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut yang dihadiri semua pemangku kepentingan termasuk eksekutif perusahaan. Dia menegaskan, aparat penegak hukum akan memberi sanksi tegas kepada siapapun yang sengaja membakar hutan dan lahan. Gubernur menegaskan, untuk mengantisipasi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di Sumut perlu diperkuat Tim Terpadu Kebakaran Hutan / Lahan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sumut nomor 188.44/138/KPTS/2017. Menurut Edy, Presiden Joko Widodo sendiri sangat konsen terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan karena dampaknya ke internasional. Oleh karena itu, ujar Edy, semua harus juga konsentrasi menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, apalagi Presiden Jokowi menegaskan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka pejabat terkait baik di Polri dan TNI bisa di-non-aktifkan. Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan di Sumut seluas 843,75 hektare dari 2018 yang masih seluas 3.138, 88 hektare. Kebakaran hutan dan lahan di Sumut diakui sudah menurun. "Tahun 2020 hingga Februari jumlah kebakaran hutan dan lahan seluas 30 hektare," ujarnya. Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan yang seluas 30 hektare itu antara lain terjadi di perbukitan perbatasan Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun dengan total sekitar 21 hektare. Lahan yang terbakar seluas 21 hektare masing - masing sekitar 20 hektare lahan hutan di Simalungun dan satu hektare di kawasan Tanah Karo itu terjadi pada 10 Februari 2020. "Sebelumnya ada kebakaran di kawasan Kabupaten Dairi," ujarnya. Zero Burning Sementara itu, Head Social Security Asian Agri, Ariston Noverry Fau menyebutkan, sebagai salah satu perusahaan perkebunan yang mendukung industri kelapa sawit berkelanjutan, perusahaan sudah menerapkan 'zero burning'. "Asian Agri dalam menjalankan operasionalnya senantiasa mendukung industri kelapa sawit lestari dengan menerapkan kebijakan 'tanpa bakar' sejak tahun 1994," katanya ketika diwawancarai usai acara itu. Selain itu, katanya, pada tahun 2016, Asian Agri juga sudah bergabung dengan Fire-Free Alliance untuk bekerjasama dengan para mitra untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sebagai anggota dari FFA, Asian Agri secara aktif melaksanakan program Desa Bebas Api yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendorong desa menerapkan kebijakan tanpa bakar dalam mengelola lahan serta menjaga desa mereka terbebas dari api.