Gubernur Edy Rahmayadi Minta Kabupaten/Kota Fokus Pembangunan Potensial

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2022 di Hotel Santika Dyandra, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (8/4).

Dalam forum tersebut, pemerintah kabupaten/kota diminta fokus pada peningkatan sektor yang potensial dan unggulan daerahnya.

Hadir di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Hamdani, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani, serta para Bupati/Walikota se-Sumut. Turut mendampingi, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, Sekdprov R Sabrina, Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kadis Kominfo Irman Oemar dan pejabat eselon II lainnya.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kata Gubernur, telah memengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di semua sektor. Untuk itu, Musrenbang kali ini mengedepankan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai upaya memulihkan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

“Ada beberapa target pembangunan yang tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19, akan kita lanjutkan di 2022. Karena itu temanya adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, yang menjadi fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan infrastruktur,” ujar Gubernur.

Langkah pemulihan dimaksud, lanjut Gubernur, dapat dijalankan dengan memfokuskan pembangunan di sektor tertentu sesuai potensi dan unggulan masing-masing daerah. Karenanya pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan diminta untuk aktif, agar alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.

“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy.

Pun begitu, Edy tetap meminta semua pihak khususnya DPRD Sumut memberikan dukungan penuh guna mencapai cita-cita pembangunan menuju Sumut Bermartabat. Mengingat beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina, serta infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi.

Selain itu, Edy juga mengungkapkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menurutnya masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10%, atau lebih besar dari yang ditetapkan di provinsi ini (7,5%). Kemudian juga melakukan penyederhanaan (penghapusan dan penggabungan) instansi di antaranya Disdukcapil yang dinilai tidak diperlukan untuk tingkat provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.