Golkar: Selalu Ada Tendensi Orang Kena OTT Berusaha Seret Nama Lain

Tersangka kejahatan sudah lazim mencoba menyeret nama-nama lain dalam kasus yang tengah membelitnya. Begitu juga dalam kasus yang diderita tersangka suap Bowo Sidik Pangarso.

Dalam kasus suap distribusi pupuk tersebut, Bowo mengaku diperintah Ketua Bapilu Jateng dan Kalimantan Partai Golkar Nusron Wahid untuk menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar.

Bagi Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily pernyataan Bowo belum tentu sebuah kebenaran.

"Apa itu (pernyataan Bowo) benar? Kan selalu ada tendensi seseorang yang OTT berusaha melibatkan pihak lain," ujar Ace kepada wartawan, Rabu (10/4).

Ace menegaskan bahwa Partai Golkar sudah memiliki pakta integritas kepada seluruh kader yang maju dalam pemilu. Mereka dibebaskan untuk mengatur strategi kampanye, tetapi tetap berpayung pada aturan perundangan.

"Partai Golkar memerintahkan kepada seluruh calegnya untuk menggunakan cara-cara yang tidak melanggar aturan perundang-undangan," jelasnya.

"Soal strategi di lapangan, tentu setiap orang memiliki caranya masing," demikian wakil ketua Komisi VIII DPR.[R]

Tersangka kejahatan sudah lazim mencoba menyeret nama-nama lain dalam kasus yang tengah membelitnya. Begitu juga dalam kasus yang diderita tersangka suap Bowo Sidik Pangarso.

Dalam kasus suap distribusi pupuk tersebut, Bowo mengaku diperintah Ketua Bapilu Jateng dan Kalimantan Partai Golkar Nusron Wahid untuk menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar.

Bagi Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily pernyataan Bowo belum tentu sebuah kebenaran.

"Apa itu (pernyataan Bowo) benar? Kan selalu ada tendensi seseorang yang OTT berusaha melibatkan pihak lain," ujar Ace kepada wartawan, Rabu (10/4).

Ace menegaskan bahwa Partai Golkar sudah memiliki pakta integritas kepada seluruh kader yang maju dalam pemilu. Mereka dibebaskan untuk mengatur strategi kampanye, tetapi tetap berpayung pada aturan perundangan.

"Partai Golkar memerintahkan kepada seluruh calegnya untuk menggunakan cara-cara yang tidak melanggar aturan perundang-undangan," jelasnya.

"Soal strategi di lapangan, tentu setiap orang memiliki caranya masing," demikian wakil ketua Komisi VIII DPR.