GMNI Sumut Prihatin, Konflik Lahan Hingga Desa Tanpa Listrik Masih Jadi Persoalan Di Labura

Anak-anak mengaji menggunakan penerangan lampu teplok di Desa Panigoran, Kecataman Aek Kulo, Kabupaten Labuhanbatu Utara/Ist
Anak-anak mengaji menggunakan penerangan lampu teplok di Desa Panigoran, Kecataman Aek Kulo, Kabupaten Labuhanbatu Utara/Ist

Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Sumatera Utara mengaku sangat prihatin dengan berbagai persoalan yang masih dialami masyarakat di Labuhanbatu Utara.


Keprihatinan ini disampaikan Ketua DPD GMNI Sumatera Utara Paulus Gulo saat menghadiri hari jadi Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS) ke 12.

Beberapa persoalan yang membuat mereka prihatin antara lain konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak korporat di Desa Panigoran, Kecataman Aek Kulo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

"Saya melihat pemerintah seolah tutup mata pada persoalan sengketa lahan ini padahal sejatinya pemerintah harus hadir dan turun untuk melihat jeritan daripada rakyat," katanya, Minggu (14/3).

Selain itu, Gulo juga menyampaikan keprihatinan karena hingga hari ini desa tersebut juga belum dialiri listrik. Hal ini menurutnya sangat memprihatinkan mengingat pemerintah memiliki program listrik masuk desa sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Faktanya hingga saat ini kita harus mengatakan rasa kecewa melihat pemerintah dan PT PLN Persero belum mewujudkan program tersebut didesa itu," ujarnya.

Ia menyebutkan, masyarakat desa sangat membutuhkan aliran listrik. Dan untuk memenuhi kebutuhan listrik, masyarakat disana menurutnya masih menggunakan mesin diesel yang dihidupkan pada sore hingga malam hari saja.

"Saya berharap dan meminta kepada pemerintah dan PT. PLN Persero untuk turun melihat dan menyelesaikan dengan segara terkait persoalan ini. 

Ini menyangkut daripada amanat penderitaan rakyat dan generasi penerus bangsa," ungkapnya

Hal senada disampaikan Nyak Triani selaku tokoh masyarakat di Kelompok Tani Desa Panigoran. Ia sangat berharap persoalan antara mereka dengan salah satu perusahaan PT Smart dapat segera diselesaikan dan mereka juga dapat merasakan fasilitas listrik dari PLN.

"Harapan besar saya sampaikan kepada pemerintah, presiden Jokowi tolong perhatikan rakyatmu yang tanahnya hari ini dirampas oleh PT. Smart dan desa kami yang belum dialiri arus listrik," sebutnya.