Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara mendesak pemerintah memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjamin transparansi anggaran pendidikan, serta mengevaluasi prioritas belanja negara agar lebih berpihak kepada rakyat.
Desakan tersebut menjadi bagian dari pernyataan sikap yang dihasilkan dalam Konsolidasi Daerah (Konsolda) DPD GMNI Sumut 2026 bertema “Membaca Arah Kebijakan Nasional Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran”. Kegiatan berlangsung pada 5–6 Oktober 2026 di Grand Impression Hotel Medan dan dihadiri sembilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI se-Sumatera Utara.
Ketua DPD GMNI Sumut, Diga Pinem, menegaskan bahwa GMNI mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, tetapi tetap akan mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
“Sikap kami jelas: mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang menjauh dari semangat keadilan sosial. Kader GMNI tidak boleh menjadi penonton, tetapi harus mampu membaca, menimbang, dan memberi masukan yang konstruktif, serta hadir di setiap persoalan rakyat,” ujar Diga.
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Sumut menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah memperketat pengawasan program MBG, menjamin keamanan dan kualitas gizi makanan, serta memastikan transparansi anggaran dan pertanggungjawaban atas setiap insiden dalam pelaksanaannya.
Kedua, pemerintah diminta menjamin alokasi dan realisasi anggaran pendidikan tepat sasaran serta tidak mengorbankan kualitas layanan pendidikan melalui kebijakan efisiensi anggaran.
Ketiga, GMNI Sumut mendesak pemerintah mengevaluasi prioritas belanja negara secara transparan dan berkeadilan, dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Ketua Pelaksana Konsolda DPD GMNI Sumut 2026, Lewis Gordon, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi kader untuk membaca realitas kebangsaan dan menelaah arah kebijakan Kabinet Merah Putih dalam menjalankan visi Asta Cita.
Menurutnya, Asta Cita tidak cukup berhenti sebagai narasi dan janji politik, tetapi harus dinilai melalui kebijakan yang dijalankan, dampaknya terhadap masyarakat, serta realisasi cita-cita kedaulatan, pembangunan, pemerataan, dan kesejahteraan.
“Konsolda DPD GMNI Sumatera Utara 2026 menjadi ruang bagi kita untuk kembali membaca realitas kebangsaan, termasuk menelaah kebijakan Kabinet Merah Putih dalam menjalankan visi Asta Cita,” kata Lewis.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, Mulyono, yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, serta Ketua DPP GMNI Bidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (PDDT), Joko Puryanto Mendrofa, yang mewakili Ketua Umum DPP GMNI, Soejahri Somar. Sejumlah akademisi dan alumni GMNI Sumut juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Selain menghasilkan pernyataan sikap, Konsolda 2026 menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, serta penyelarasan program kerja seluruh DPC GMNI di Sumatera Utara dengan berlandaskan Marhaenisme dan Trisakti Bung Karno.
Diga menegaskan, hasil konsolidasi tersebut harus ditindaklanjuti melalui penguatan gerakan organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Dengan semangat menyulam persatuan, kami akan mengaktivasi seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Saya ingin setiap DPC hidup, setiap kabupaten/kota bergerak, dan kader-kader GMNI hadir di tengah persoalan rakyat,” tegasnya.