Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis, 12 November 2026. Keputusan ini langsung diikuti pembatalan Rapat Paripurna DPR RI yang sedianya membahas tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.
Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB itu sebelumnya menjadi agenda penting dalam proses politik pemakzulan Gibran. Namun, setelah surat pengunduran diri diserahkan, agenda tersebut diputuskan batal.
“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan,” demikian keterangan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran sesuai mekanisme perundang-undangan.
Muzani bersama pimpinan MPR dan kelompok DPD dijadwalkan menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas langkah selanjutnya.
Menurut Muzani, konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada MPR untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani.
Dengan pengunduran diri tersebut proses politik yang sebelumnya bergulir melalui usulan pemakzulan Gibran di DPR kini memasuki babak baru. Perhatian selanjutnya tertuju pada mekanisme konstitusional pengisian kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran. 