Gibran Bakal Lawan Kotak Kosong Di Pilkada Solo, Ketum PAN: Kan Sah Juga!

Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bakal melawan kotak kosong di Pilwakot Solo 2020. Hal ini terjadi setelah partai pemilik kursi terbanyak di parlemen yakni PDI Perjuangan sudah resmi memberikan dukungan. Sekedar informasi, PDI Perjuangan memiliki 30 kursi di DPRD Kota Solo, disusul PKS 6 kursi, PAN, Golkar dan Gerindra sama-sama memiliki 3 kursi dan PSI memiliki 1 kursi. Melihat peta politik yang ada, nyaris tidak mungkin mencari koalisi partai dengan total 7 kursi untuk dapat mengusung rival bagi Gibran. Menanggapi kondisi ini, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari konsekuensi demokrasi. Dan semua itu sah dalam aturan demokrasi yang ada di Indonesia. “Kan sah juga nanti rakyat bisa memilih ini atau milih kotak, boleh aja. Konsekuensi dari pilihan demokrasi begitu ya. Kan sesuai perundangan yang berlaku, kalau nggak ada yang menantang terus gimana, nggak ada penantangnya nggak ada yang maju bagaimana,” katanya, Rabu (29/7). Soal dinasti politik, Zulhas hanya menjawab diplomatis. Menurutnya hal seperti ini sangat biasa di seluruh belahan dunia. Menurutnya, tidak ada yang salah jika ada anak presiden maupun anak siapapun yang mengikuti pesta demokrasi. “Kalau saudara tentara biasanya keluarganya tentara juga, kalau keluarga dokter keluarganya dokter lagi gitu. Kalau ada pengusaha pengusaha lagi. Ini di mana salahnya gitu,” tutupnya.[R]

Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bakal melawan kotak kosong di Pilwakot Solo 2020. Hal ini terjadi setelah partai pemilik kursi terbanyak di parlemen yakni PDI Perjuangan sudah resmi memberikan dukungan. Sekedar informasi, PDI Perjuangan memiliki 30 kursi di DPRD Kota Solo, disusul PKS 6 kursi, PAN, Golkar dan Gerindra sama-sama memiliki 3 kursi dan PSI memiliki 1 kursi. Melihat peta politik yang ada, nyaris tidak mungkin mencari koalisi partai dengan total 7 kursi untuk dapat mengusung rival bagi Gibran. Menanggapi kondisi ini, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari konsekuensi demokrasi. Dan semua itu sah dalam aturan demokrasi yang ada di Indonesia. “Kan sah juga nanti rakyat bisa memilih ini atau milih kotak, boleh aja. Konsekuensi dari pilihan demokrasi begitu ya. Kan sesuai perundangan yang berlaku, kalau nggak ada yang menantang terus gimana, nggak ada penantangnya nggak ada yang maju bagaimana,” katanya, Rabu (29/7). Soal dinasti politik, Zulhas hanya menjawab diplomatis. Menurutnya hal seperti ini sangat biasa di seluruh belahan dunia. Menurutnya, tidak ada yang salah jika ada anak presiden maupun anak siapapun yang mengikuti pesta demokrasi. “Kalau saudara tentara biasanya keluarganya tentara juga, kalau keluarga dokter keluarganya dokter lagi gitu. Kalau ada pengusaha pengusaha lagi. Ini di mana salahnya gitu,” tutupnya.