Gerakan Save Kapolda Sumut Lebay

Jabatan Kapolda itu sudah level ksatria, Kalau ada yang buat #savekapolda artinya melemahkan jabatan Kapolda itu sendiri, itu artinya mereka yang yang membuat gerakan #savekapolda adalah orang-orang yang tidak mengakui kesatriaan Kapolda.

Demikian yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) Muhammad Alwi Hasbi Silalahi di sekretariat Badko HMI Sumut Jln. Adinegoro 15 pada Jumat, (8/3/2019)

Lebih lanjut Hasbi juga menganggap aneh gerakan #savekapoldasumut ini, ia mengatakan gerakan #savekapoldasumut ini diluar nalar logika berfikir, sebab jika ada gerakan #savekapoldasumut atau selamatkan Kapolda Sumut, yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah ada apa dengan Kapoldasu hingga harus diselamatkan, ancaman apa yang diterima oleh kapoldasu dan siapa yang ingin mengganggu keselamatan Kapoldasu.

"Kita merasa aneh dan sulit untuk masuk dalam logika berfikir kita terkait adanya gerakan #savekapoldasu atau selamatkan Kapolda Sumut ini, sebab jika ada gerakan selamatkan Kapolda Sumut itu artinya Kapolda Sumut keselamatannya saat ini sedang dalam keadaan terancam, dan pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah siapa yang mengancam Kapolda Sumut," ujar Hasbi

Terangnya, jika memang ada yang ingin mengganggu  dan hal itu dianggap membahayakan keselamatan Kapoldasu, itu harus diproses secara hukum, namun Hasbi mengganggap, Kesatria Jenderal Bintang Dua itu adalah sosok Ksatria yang mampu dan lebih paham untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu, tidak perlu ada gerakan #savekapoldasu yang itu sendiri melemahkan jabatan Kapolda bahkan institusi Polri sendiri.

"Jabatan Kapolda itu Ksatria, jangan disepelekan dan jangan dilemahkan dengan cara-cara membuat gerakan yang tidak ada nilainya seperti gerakan #savekapoldasu itu, kita juga tau Kapolda Sumut lebih mengerti aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini, jika beliau merasa terancam dan terganggu keselamatannya beliau pasti akan proses secara hukum, jadi dengan adanya gerakan #savekapoldasu atau selamatkan Kapoldasu itu sama saja dengan merendahkan dan melemahkan Jabatan Kapolda bahkan institusi Polri," tutup Hasbi.

Jabatan Kapolda itu sudah level ksatria, Kalau ada yang buat #savekapolda artinya melemahkan jabatan Kapolda itu sendiri, itu artinya mereka yang yang membuat gerakan #savekapolda adalah orang-orang yang tidak mengakui kesatriaan Kapolda.

Demikian yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) Muhammad Alwi Hasbi Silalahi di sekretariat Badko HMI Sumut Jln. Adinegoro 15 pada Jumat, (8/3/2019)

Lebih lanjut Hasbi juga menganggap aneh gerakan #savekapoldasumut ini, ia mengatakan gerakan #savekapoldasumut ini diluar nalar logika berfikir, sebab jika ada gerakan #savekapoldasumut atau selamatkan Kapolda Sumut, yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah ada apa dengan Kapoldasu hingga harus diselamatkan, ancaman apa yang diterima oleh kapoldasu dan siapa yang ingin mengganggu keselamatan Kapoldasu.

"Kita merasa aneh dan sulit untuk masuk dalam logika berfikir kita terkait adanya gerakan #savekapoldasu atau selamatkan Kapolda Sumut ini, sebab jika ada gerakan selamatkan Kapolda Sumut itu artinya Kapolda Sumut keselamatannya saat ini sedang dalam keadaan terancam, dan pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah siapa yang mengancam Kapolda Sumut," ujar Hasbi

Terangnya, jika memang ada yang ingin mengganggu  dan hal itu dianggap membahayakan keselamatan Kapoldasu, itu harus diproses secara hukum, namun Hasbi mengganggap, Kesatria Jenderal Bintang Dua itu adalah sosok Ksatria yang mampu dan lebih paham untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu, tidak perlu ada gerakan #savekapoldasu yang itu sendiri melemahkan jabatan Kapolda bahkan institusi Polri sendiri.

"Jabatan Kapolda itu Ksatria, jangan disepelekan dan jangan dilemahkan dengan cara-cara membuat gerakan yang tidak ada nilainya seperti gerakan #savekapoldasu itu, kita juga tau Kapolda Sumut lebih mengerti aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini, jika beliau merasa terancam dan terganggu keselamatannya beliau pasti akan proses secara hukum, jadi dengan adanya gerakan #savekapoldasu atau selamatkan Kapoldasu itu sama saja dengan merendahkan dan melemahkan Jabatan Kapolda bahkan institusi Polri," tutup Hasbi.