Pengumuman Presiden Joko Widodo yang disampaikan secara langsung Sabtu, 3 September 2022 tentang Kenaikan BBM mendapat kecaman dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Kecaman dan penolakan tak hanya datang dari akademisi, politisi serta kelompok masyarakat yang bersuara atas keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat.
"Keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM disaat masyarakat sedang berusaha keluar dari kesulitan ekonomi masa pandemi covid 19, sangat tidak tepat karena akan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit dan terjepit,” kata Ketua GEMA Keadilan Sumatera Utara, Lutfi Satria, Senin (5/9/2022).
Dijelaskannya, jika alasan menaikkan harga BBM karena subsidi selama ini tidak tepat sasaran, seharusnya Pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu dan menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil.
“Penundaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa dilakukan disaat terbatasnya Anggaran Keuangan Negara." ujarnya.
Tokoh Pemuda Sumatera Utara ini juga menyampaikak Kenaikan BBM ini akan berdampak luas tidak hanya akan menaikkan ongkos transportasi, melainkan juga akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Keputusan Pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak bukanlah solusi yang tepat.
“Pemberian BLT ini juga belum bisa dipastikan terkontrol dengan baik serta tetap sasaran dan tidak mampu menutupi besaran kenaikan harga kebutuhan sebagai dampak kenaikan BBM,” ungkapnya.
Lutfi berharap pemerintah kembali melakukan evaluasi terkait kebijakan menaikkan BBM tersebut.
“Kita mendesak pemerintah meninjau ulang dan membatalkan kenaikan harga tersebut. BBM ini merupakan salah satu elemen terpenting dimasyarakat,Pemerintah harus bijak mengambil alternatif keputusan tanpa memberatkan dan mengorbankan masyarakat,” pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved