Gelar Konferda, DPD GAMKI Sumut Diminta Jaga Netralitas 

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sumatra Utara (DPD GAMKI Sumut), Jeremia S Tobing SE MM, meminta agar jajaran pengurus DPD GAMKI Sumut dapat menjaga prinsip netralitas dalam pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) DPD GAMKI Sumut yang menurut rencana akan diadakan pada 19-21 Maret 2021. Di mana salah satu agenda konferda tersebut adalah pemilihan ketua DPD GAMKI Sumut. 

"Pengurus DPD GAMKI Sumut harus netral atau tidak mendukung kandidat calon ketua. Harus dipahami bahwa GAMKI adalah "anak kandung" gereja dan organisasi ini lahir pada bulan November 1945 atau beberapa bulan setelah Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya," ujarnya di Medan, Senin (22/2). 

DPP GAMKI saat ini diketuai oleh Willem Wandik, anggota DPR RI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Kemudian Bendahara Umum DPP GAMKI juga diisi oleh kader Partai Demokrat yakni Anita Jacoba Gah yang juga sebagai anggota DPR RI 2 periode dari Partai Demokrat. Sedangkan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP GAMKI saat ini diisi oleh kader Partai Demokrat, Michael Watimena, yang juga merupakan mantan anggota DPR-RI 2 periode dari Partai Demokrat.  Michael juga mantan ketua umum DPP GAMKI 2 periode, yakni masa bakti 2011-2014 dan 2015-2018. 

Jeremia yang didampingi salah satu kader GAMKI Sumut lainnya, Suryani Paskah Naiborhu, mencontohkan, jika ada calon ketua yang hendak maju dari kabupaten A, maka pelaksanaan Konferda DPD GAMKI Sumut jangan dilakukan di kabupaten tersebut, melainkan di tempat lain yang dipandang netral, misalnya pada kabupaten B. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip netralitas dapat ditegakkan. 

"Contoh lainnya, saat Landen Marbun dan Alfan Sihombing terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris DPD GAMKI Sumut periode pertama, konferda diadakan di Parapat dan berlangsung demokratis serta tanpa ada intervensi dari pengurus DPD dan DPP GAMKI sebelumnya. Begitu juga untuk masa kepemimpinan periode kedua, konferda diadakan di Samosir dan berlangsung demokratis. Di mana tidak ada kandidat yang berdomisili dan memiliki KTP dari daerah tersebut," tutur Jeremia. 

Sementara Suryani Paskah yang juga kader Partai Demokrat dan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Demokrat Sumatra Utara (KNPD Sumut) ini menambahkan bahwa dia telah menyampaikan posisi netral di Konferda GAMKI Sumut kepada Sekum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI, Sahat Marthin Philip Sinurat, beberapa waktu lalu. 

"Sudah saya sampaikan juga kepada Sekum DPP GAMKI perihal posisi netral di Konferda GAMKI Sumut mendatang," ujar Suryani yang juga kerabat dari Sahat Marthin Philip Sinurat ini.

Jeremia mengatakan, untuk konferda tahun ini juga dapat diadakan di Parapat atau Samosir. Keduanya dipandang sebagai tempat yang netral. Sebab sosok yang akan maju menjadi kandidat ketua, tidak ada yang berdomisili atau memiliki KTP dari kedua tempat tersebut. 

Jeremia juga meminta agar netralitas yang dibangun GAMKI tidak hanya sekedar lips service, namun dapat benar-benar dapat diwujudkan dalam konferda tersebut. 

"Kemudian, pelaksanaan Konferda DPD GAMKI Sumut juga harus demokratis dan profesional. Jangan seperti pelaksanaan Konfercab GAMKI Medan yang baru-baru ini berlangsung, dimana pimpinan sidang rapat yang mewakili DPD GAMKI Sumut, yakni Harris Silalahi, tidak memiliki surat mandat resmi dari DPD GAMKI Sumut," jelasnya. 

Akibat persidangan dipimpin oleh orang yang tidak sah, tutur Jeremia, bisa saja suatu waktu ada pihak-pihak lain muncul dan menganggap hasil Konfercab GAMKI Medan kemarin itu tidak sah dan hal ini bisa memalukan. 

"Sesuai dengan surat mandat DPD GAMKI Sumut perihal penugasan membuka dan mengikuti konferensi cabang GAMKI Kota Medan tanggal l 19 Februari 2021 di Hotel Pardede Medan, Nomor : 11239/ST/DPD-GAMKI/SU/II/21 , tertanggal 18 Februari 2021 , Nama Harris Silalahi tidak ada . Nama -nama yang dihunjuk  di surat adalah Landen Marbun, Alfan Sihombing, Riko Marpaung, Tigor, Ranto Simanungkalit, Rikardo, Bernard Siahaan, Sartua Tjarda, Irene dan Eva Lucia," ujarnya. 

Jeremia mengingatkan bahwa GAMKI bukan organisasi  yang bersifat kekuasaan, melainkan pelayanan. Mengutip dari situs resmi organisasi tersebut, Jeremia mengatakan bahwa GAMKI merupakan organisasi pengkaderan yang mempersiapkan anggotanya dalam berbagai bidang pelayanan (pendidikan, sosial, politik, kemasyarakatan dan lainnya) di Indonesia. 

"Sehingga, saya meminta agar konferda ini jangan kita mulai dengan rangkaian-rangkaian ketidaknetralan atau kebohongan. Dengan demikian, pemilihan ketua DPD GAMKI Sumut dapat berjalan  demokratis. Pimpinan sidang yang mewakili DPD GAMKI Sumut saya minta tidak memihak. Jaga netralitas. Namun apabila DPD tidak dapat netral, kita minta DPP GAMKI untuk mengambil alih pelaksanaan konferda, baik tempat maupun acara persidangan. 

Konferda ini penting, mengingat periodesasi kepengurusan DPD GAMKI Sumut saat ini sudah berakhir sejak tahun lalu. Hanya diperpanjang saja," ujar Jeremia S Tobing yang juga kader Partai Demokrat dan Sekretaris DPD KNPD Sumut ini sambil menambahkan jika Konferda GAMKI Sumut tidak berjalan netral, maka dikhawatirkan akan dapat memunculkan konferda GAMKI Sumut tandingan.