Gagalkan Lasro Jadi Sekda, Pengamat: Kejujuran Edy Rahmayadi Perlu Diapresiasi

Pengakuan dari Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang menggagalkan Lasro Marbun untuk meraih kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara mengejutkan publik.

Sebab, Edy mengakui Lasro merupakan peserta seleksi lelang jabatan calon Sekda dengan nilai terbaik dari peserta lainnya.

"Perlu saya informasikan kepada semua, assesmen menjadi sekda nomor the best pak Lasro Marbun. Tapi saya panggil beliau, saya tak mau main-main di belakang, saya minta maaf sama pak Lasro, bapak tidak saya luluskan, saya punya wewenang," kata Edy dalam saat berbicara pada kegiatan 'Pencangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemprov Sumatera Utara' di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman, Medan, Selasa (22/2/2022).

Sikap ini menjadi berbeda dengan sikap yang selama ini ditunjukkan mantan Pangkostrad ini dalam menentukan pejabat di lingkungannya. Ia selalu memastikan dalam setiap lelang jabatan, sosok terbaiklah yang akan dipilihnya untuk menjadi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprovsu. 

Pengamat Sosial dan Politik, Bakhrul Khair Amal menilai langkah Edy Rahamyadi kali ini tidak lagi hanya mengandalkan penilaian yang objektif. Akan tetapi ia juga menempatkan penilaian subjektif dengan menggunakan kewenangannya 'user' para pejabatnya.

"Ada unsur objektif dan unsur subjektif yang menjadi pertimbangan pak Gubernur selaku user. Dan hal itu menjadi hak prerogatifnya," katanya, Jumat (25/2/2022).

Bakhrul tidak membantah, pengakuan Edy Rahmayadi memicu berbagai kontroversi di tengah masyarakat. Bahkan, sebagian ada yang menyebut tindakannya tersebut menghambat karir anak buahnya untuk mencapai posisi tertinggi dalam karir birokrasi. Namun pada sisi lain, kejujuran dari Edy Rahmayadi juga perlu mendapat apresiasi.

"Artinya beliau itu berani transparan kepada publik mengenai apa saja yang dilakukannya. Dan saya kita itu bagian dari akuntabilitas publik," pungkasnya.