Fraksi PKS Tolak Aplikasi ‘Peduli Lindungi’ untuk Beli Minyak Goreng

Hendro Susanto/RMOLSumut
Hendro Susanto/RMOLSumut

Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara menolak rencana pemerintah untuk mewajibkan penggunaan aplikasi ‘peduli lindungi’ untuk membeli minyak goreng.


Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto mengatakan kebijakan tersebut akan membebani masyarakat.

“PKS itu DNA-nya melayani masyarakat maka kita bersuara dengan lantang akan rencana kebijakan tersebut,” katanya, Kamis (30/6/2022).

Menurut Hendro, akar masalah minyak goreng ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi. Karena itu, mereka mendesak agar pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah tersebut.

“Pemerintah jangan dong gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan akar masalahnya,” ujarnya.

Pada sisi lain kata Hendro, pihaknya mengaku heran dengan lambannya penyelesaikan terkait masalah miyak goreng. Pergantian menteri juga menurutnya belum memperlihatkan perubahan yang mengindikasikan pada penyelesaian masalah. Padahal, masyarakat sudah menjerit sejak Februari 2022 lalu terkait minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan pokok.

“Mayoritas pengguna minyak goreng curah adalah emak emak, dan pelaku UMKM, mereka udah teriak teriak sejak pebruari 2022 kemarin agar migor harganya turun. Udah ganti menteri kok malah belum ada tanda tanda turun.

Hari gini tuh, Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat," ungkapnya.

Menurut politisi asal dapil Binjai-Langkat ini, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan minyak goreng curah secara cukup dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini menurutnya mudah dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah.

“Simple kok, mari kita Logikakan dengan sederhananya, crude palm oil atau CPO yang berlimpah di pabrik tersebut seharusnya dapat diolah menjadi migor curah. Kemudian migor curah tersebut didistribusikan untuk membanjiri pasar melalui agen resmi pemerintah, dengan harga sesuai HET. Hari senin kemarin kami meninjau pabrik kelapa sawit di Batubara dan di Asahan, mereka terus memproduksi, dan tidak kekurangan untuk mencover kebutuhan migor di Provinsi Sumut,” pungkasnya.