Munculnya fenomena kasus gangguan ginjal akut pada anak (GGAPA) memunculkan keprihatinan dari Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara.
- Tolak Kenaikan Biaya Ibadah Haji, Fraksi PKS DPRD Sumut Kompak Bentangkan Poster Saat Paripurna
- FPKS DPRD Sumut Tolak Kenaikan Ongkos Naik Haji
- F-PKS DPRD Sumut: Dinas Kominfo Harus Proaktif Siapkan Hari Pers Nasional 2023
Baca Juga
Menurut mereka, kasus GGAPA ini harus ditangani secara komprehensif oleh pemerintah dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan lainnya seputar upaya pencegahan dan perawatan terhadap pasien GGAPA.
“Kita mendesak agar Gubernur Sumatera Utara membuat surat kewaspadaan penyakit GGAPA ke pemkab/pemko se-Sumatera Utara, menstop edaran obat sirup sebagaimana imbauan Kemenkes hingga melakukan operasi market ke apotek, toko obat dan lainnya,” kata Bendahara Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto, Selasa (25/10/2022).
Pada sisi lain kata Hendro, pemerintah kabupaten/kota harus mengintensifkan peran dari puskesmas dalam penanganan kasus ini. Keberadaan Puskesmas harus menjadi garda terdepan dalam mendeteksi kemungkinan adanya pasien anak yang mengalami gangguan ginjal akut tersebut.
“Puskesmas punya peran strategis dalam sektor hulu ke masyarakat yakni sadar kesehatan bersama dinkes kabupaten/kota di Sumut.
Kita juga minta Dinkes Sumut buat tim yang turun ke 33 kab/kota se sumut, sebagai bentuk mitigasi,” ungkapnya.
Kemudian Hendro juga mengingatkan bahwa kasus ini menjadi momentum penting bagi setiap orang tua untuk lebih tanggap terhadap keluhan kesehatan anak. Selain melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan perawatan pasien GGAPA, peristiwa ini juga mengingatkan agar para orang tua lebih tanggap terhadap kondisi kesehatan anak.
“Mari para orang tua tingkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan anak. Data dari 14 kasus mengakibatkan 9 meninggal, ini menunjukkan jika persentase kematian dalam kasus ini begitu tinggi. Hal ini sangat menyedihkan,” pungkasnya.
- Demo Cipayung Plus di DPRD Sumut, Mahasiswa Tumbangkan Gerbang dan Kuasai Ruang Paripurna
- Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, F-PDI Perjuangan Soroti Pajak Kendaraan Bermotor
- Demo ke DPRD Sumut, Warga Penggarap Tolak Digusur dari Bumi Perkemahan Sibolangit
