Fraksi PKS DPRD Sumut Menolak Pajak Sembako

Penolakan terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan pendidikan masih terus bermunculan.

Kali ini penolakan disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara (Sumut).

“Kami Fraksi PKS DPRD Sumut sebagaimana arahan Ketua Fraksi PKS DPR RI, bahwa kita menolak terhadap rencana pemerintah untuk memungut PPN terhadap sembako dan Pendidikan,” kata anggota Fraksi PKS DPRD Sumut Hendro Susanto, Sabtu (19/6/2021).

Hendro mengatakan pemerintah seharusnya peka dan memiliki perasaan peduli akan kondisi saat ini. Bahwa dalam masa pandemi Covid-19 ini ekonomi sedang masyarakat terpuruk.

“Ekonomi lagi merosot, masyarakat juga tergerus daya belinya, pendapatannya pasti berkurang nantinya kalau ditambah lagi dengan pemberlakuan PPN,” ujarnya.

Selain itu, Hendro juga menilai, wacana pengenaan PPN yang dikeluarkan pemerintah tidak sinkron dengan upaya pemulihan ekonomi secara nasional, dan mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Tapi satu sisi pemerintah juga memberatkan pelaku ekonomi dengan ada rencana untuk ngutip PPN. Berarti inikan antara kebijakan satu dengan kebijakan ini kan tidak sinkron,” sebutnya.

Untuk itu, lanjutnya, Fraksi PKS DPRD Sumut meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk bisa menemukan sumber-sumber pembiayaan pendapatan untuk mengalokasikan APBN, jangan hanya sekedar mengutip pajak kepada pelaku usaha menengah kebawah.

“Masyarakat di satu sisi dipungut pajak, tapi para pengusaha besar di berikan amnesti pajak, ini kan enggak betul. Jangan main pajak-pajak aja, semua dipajaki. Gawat ini,” demikian Hendro Susanto.