Fraksi PKS DPRD Sumut Desak Polisi Usut Dugaan Penimbunan Minyak Goreng

Desakan agar dugaan penimbunan minyak goreng merk Minyakkita yang ditemukan oleh Satgas Pangan Sumut ditindaklanjuti ke ranah hukum muncul dari Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara.

Menurut mereka, pengusutan tuntas secara hukum sangat diperlukan agar kasus ini tuntas dan dapat memberi efek jera kepada para pelaku untuk tidak mengulang perbuatannya.

"PKS mendukung dan berharap dengan operasi ini membuat efek jera kepada penimbun-penimbun minyak kita, sehingga jangan ada lagi orang-orang yang spekulan-spekulan menciderai semangat kita dalam menjaga membangkitkan ekonomi dan menjaga inflasi di sumut," kata Bendahara Fraksi PKS, Hendro Susanto, Kamis (16/2/2023).

Hilangnya Minyakkita dari pasaran menurut Hendro turut menjadi salah satu pemicu kenaikan inflasi. Padahal, Minyakkita ini adalah produk BUMN yang seharusnya produksi hingga distribusi harus mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding bisnis.

"Kita sumut ini udah inflasi pasca minyak goreng minyakkita ini hilang dipasaran atau naik segala macam itu sudah menaikkan angka inflasi di sumut. Kita mendorong pak kapolda dan jajarannya untuk memproses ini, kita gak boleh kalah sama spekulasi penimbun minyak goreng ini," ungkapnya.

Pada sisi lain, Fraksi PKS DPRD Sumut juga mendesak agar Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan produsen-produsen minyak goreng ini taat dengan aturan dan regulasi. Ia juga meminta agar operasi-operasi (Sidak) dilakukan merata di seluruh indonesia.

"Tugas negara itu menjaga, menstabilisasikan kebutuhan pokok masyarakat, khusunya sumut, pak gubernur dan kami DPRD Sumut telah berupaya untuk menjaga agar jangan sampai inflasi ini naik terus, kita tetap terus melakukan operasi pasar," pungkasnya.