Fraksi PDIP DPRD Sumut Soroti Perusakan Gunung Sibayak, Desak Penegakan Hukum

•POLITIK
externalexternalexternalexternal
Fraksi PDIP DPRD Sumut Soroti Perusakan Gunung Sibayak, Desak Penegakan Hukum
Paltak Siburian/Ist

Article Header Image Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara menyoroti dugaan perusakan kawasan hutan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, melalui pengalihan fungsi jalur evakuasi pendakian menjadi arena kendaraan trail. Praktik tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran tata ruang yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Fraksi PDIP mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperketat pengawasan kawasan lindung serta meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan maupun pelanggaran tata ruang.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, Paltak Siburian, saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2044 dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Jumat, 20 November 2026.

Paltak menegaskan, kawasan hutan dan jalur evakuasi pendakian tidak boleh dialihfungsikan menjadi arena kegiatan yang bertentangan dengan peruntukannya. Setiap aktivitas di kawasan tersebut harus tunduk pada ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan.

"Kasus kerusakan kawasan Gunung Sibayak harus menjadi peringatan serius. Kawasan hutan dan jalur evakuasi pendakian tidak boleh dialihfungsikan menjadi arena kegiatan yang bertentangan dengan peruntukannya. Setiap aktivitas harus tunduk pada ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan," tegas Paltak.

Menurutnya, kerusakan vegetasi, pembukaan jalur tanpa pengendalian, serta aktivitas kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan karakter kawasan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, memperbesar risiko erosi dan kerusakan tanah, hingga mengancam kelestarian hutan.

Karena itu, Pemprov Sumut diminta memastikan status dan fungsi kawasan Gunung Sibayak, melakukan pengawasan lapangan secara berkala, serta menindak setiap pelanggaran. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada teguran maupun kecaman, tetapi harus dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Selain persoalan Gunung Sibayak, Fraksi PDIP juga menyoroti ancaman alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, industri dan perkebunan. Menurut Paltak, lahan pertanian merupakan basis produksi pangan sekaligus bagian penting dari ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.

"Lahan pertanian bukan semata-mata aset ekonomi, melainkan basis produksi pangan dan bagian penting dari sistem ketahanan serta kedaulatan pangan daerah," ujarnya.

Fraksi PDIP mendorong Pemprov Sumut melakukan pemetaan ulang lahan produktif, khususnya sawah dan kawasan pertanian pangan, serta menyelaraskan RTRW dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

PDIP juga menyoroti konflik agraria akibat tumpang tindih penguasaan lahan antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dengan permukiman dan tanah yang selama ini dikelola masyarakat.

Pemprov Sumut diminta menginventarisasi status, luas, lokasi, peruntukan dan masa berlaku HGU, termasuk mengevaluasi lahan yang telah berakhir maupun segera memasuki masa berakhir. Lahan yang secara hukum dapat dialokasikan kepada masyarakat diharapkan menjadi prioritas bagi pertanian pangan, perkebunan rakyat dan kegiatan ekonomi produktif.

"Penataan ruang tidak hanya memberikan kepastian kepada pemegang hak atas tanah, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria," tegasnya.

Dalam aspek lingkungan, Fraksi PDIP meminta perlindungan kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan resapan air, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya diperkuat. Mitigasi bencana juga harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk terhadap risiko banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami.

Fraksi PDIP turut mengingatkan agar penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap melindungi mata pencaharian nelayan tradisional serta menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya kelautan.

Paltak menegaskan, pembangunan Sumatera Utara tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan investasi maupun bertambahnya kawasan ekonomi baru. Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui akses terhadap tanah, pekerjaan, infrastruktur dasar, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan.

Untuk memastikan pelaksanaan RTRW berjalan efektif, Pemprov Sumut diminta memperkuat pengawasan, mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, membuka akses informasi tata ruang kepada masyarakat, serta menerapkan sanksi administratif dan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDIP menyatakan menerima Ranperda RTRW Sumut Tahun 2024-2044 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan sejumlah catatan kritis.

Persetujuan tersebut, kata Paltak, harus menjadi komitmen untuk mewujudkan tata ruang yang berkeadilan, menjaga kelestarian lingkungan, melindungi lahan pertanian, serta memastikan tidak ada kepentingan ekonomi yang membenarkan perusakan kawasan hutan maupun pengabaian hak masyarakat.Article Image

Editor : Jonris Purba


Berita Terkait