Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara mendesak agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan menjamin sistem pembinaan dan penghargaan generasi muda berbasis prestasi, kompetensi, serta kemampuan, bukan kedekatan maupun nepotisme.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan kuat dalam melahirkan generasi muda yang berkarakter, mandiri, kreatif, berprestasi, dan memiliki wawasan kebangsaan.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Jonatan Tarigan, kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (19/11), saat menyampaikan tanggapan fraksinya terhadap pendapat Gubernur Sumut atas Ranperda inisiatif DPRD tentang Kepemudaan dalam rapat paripurna, Rabu, 18 November 2026.
Jonatan menegaskan, pendataan dan penetapan pemuda berprestasi harus memiliki kriteria serta standar penilaian yang jelas dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Artinya, penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan pencapaian, bukan karena kedekatan maupun kepentingan tertentu.
Menurutnya, proses pemberian penghargaan juga harus dilakukan secara objektif dan transparan untuk menghindari multitafsir, kecemburuan, hingga konflik di kemudian hari.
Karena itu, Fraksi PDIP mendukung penguatan materi monitoring pemuda berprestasi dan pemberian apresiasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya.
Selain itu, Fraksi PDIP mendorong Ranperda Kepemudaan mengakomodasi program penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan, pembentukan sentra pemuda sebagai wadah kreativitas di setiap kabupaten/kota, serta pengaturan batasan usia pemuda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Langkat dan Binjai ini menilai, Sumatera Utara membutuhkan regulasi kepemudaan yang tidak sekadar mengatur aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dan membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berinovasi serta mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah.
Untuk memastikan regulasi tepat sasaran, Fraksi PDIP juga meminta pembahasan Ranperda melibatkan organisasi kepemudaan secara luas melalui konsultasi publik.
Menurut Jonatan, keterlibatan organisasi dan elemen pemuda sangat penting agar aturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi generasi muda di Sumatera Utara.
Di sisi lain, Fraksi PDIP pada prinsipnya menyepakati penyempurnaan Ranperda sesuai masukan Gubernur Sumut, termasuk penyesuaian dasar hukum, ketentuan perundang-undangan, serta teknik penyusunan produk hukum daerah.
"Regulasi kepemudaan memiliki urgensi strategis. Ini bukan sekadar instrumen administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Utara," tegas Jonatan.
Dengan berbagai penyempurnaan tersebut, Fraksi PDIP mendukung Ranperda Kepemudaan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan mengedepankan prinsip demokratis dan keterlibatan seluruh elemen kepemudaan.
Ia berharap Perda Kepemudaan nantinya dapat menjadi model bagi kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam membangun kebijakan pembinaan generasi muda yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan pemuda.
