Fraksi PDI Perjuangan: Edy Rahmayadi Berpeluang Dua Periode Jika Proyek Infrastruktur 2,7 T Sukses

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba/Ist
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba/Ist

Keberhasilan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini dengan tanpa melanggar koridor hukum akan memberikan penilaian positif kepada Saudara Gubernur dan masyarakat akan memberikan kesempatan kedua kalinya dalam memimpin Sumatera Utara kedepannya.


Demikian disampaikan Mangapul Purba, SE Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sumatera Utara saat menyampaikan Pendapat Akhir  Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, Rabu (6/7/2022).

“Pada dasarnya kita mendukung program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, karena masyarakat Sumut sangat mendambakan perbaikan infrastruktur jalan ini. Bila proyek infrastruktur 2,7 T ini berhasil, tentu masyarakat akan memberikan kesempatan kedua kalinya dalam memimpin Sumut kedepan," ungkap Mangapul.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada gubernur, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang berat yang harus dipikul gubernur untuk sisa satu tahun anggaran berikutnya.

Dalam pendapat akhir yang dibacakan saat rapat paripurna, fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kepada gubernur terkait perihal: Pertama, dari hasil temuan Tim Panitia Khusus DPRD Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2021 ditemukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan mata anggaran dan pelaksanaan pekerjaan yang serampangan dan mangkrak. Ini harus menjadi perhatian serius gubernur.

Kedua, temuan tim panitia khusus tentunya terkait dengan tindakan indisipliner dan tidak loyalnya pelaksana anggaran dilapangan terhadap komitmen saudara gubernur untuk membawa sumatera utara bermartabat, hal ini juga harus menjadi perhatian serius saudara gubernur, kami ingatkan lagi bahwa waktu yang tersisa tidak banyak lagi.

Ketiga, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sumatera utara masih dalam kondisi yang sama kita ketahui tidak dalam situasi yang baik. Dalam berbagai kesempatan, baik dalam forum-forum sidang dilingkungan dprd provinsi sumatera utara maupun dihadapan masyarakat sumatera utara, sikap fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara tegas menyatakan mendukung program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan menggunakan anggaran tahun jamak senilai rp. 2,7 triliun. Sikap fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara tidak goyah walau mendapat kritik dari berbagai pihak. Kami bersyukur dan salut kepada saudara gubernur yang begitu kokoh untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut.

Keempat, Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini merupakan aspirasi dan kebutuhan rakyat sumatera utara yang telah lama memimpikan untuk menikmati jalan-jalan yang baik sehingga seluruh aktivitas ekonomi, jasa, pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya dapat berlangsung tanpa hambatan. Sesungguhnya masyarakat sumatera utara tidak mempersoalkan polemik tentang anggaran tahun jamak sejumlah rp. 2,7 triliun tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pihak, masyarakat sumatera utara hanya ingin infrastruktur jalan dan jembatan selama dipimpin oleh saudara gubernur bapak edy rahmayadi menjadi baik dan bermartabat.