Fraksi HPP Minta UMKM Kritis dan Inovatif

Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) minta Pemkot Medan dorong pelaku UMKM berpikir kritis dan inovatif, sehingga produk yang di hasilkan dapat bersaing di pasaran.

Fraksi HPP minta Pemkot Medan dorong pelaku UMKM berpikir kritis dan inovatif itu disampaikan FHPP dalam pendapatnya terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM.

Pendapatan FHPP itu disampaikan, Erwin Siahaan, dalam sidang paripurna pengesahan Ranperda menjadi Perda, Senin (18/03/2024). Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Hasyim bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah.

Hadir saat itu Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Wiriya Alrahman, sejumlah anggota DPRD Kota Medan serta sejumlah pimpinan OPD Pemkot Medan.

Selain itu, pinta Erwin, memberikan pendampingin dan pembinaan bagi pelaku UMKM dalam melakukan riset terhadap perilaku konsumen. “Sekaligus juga trial and error untuk mengetahui formula yang tepat,” katanya.

Geliat masyarakat untuk membuat bisnis sendiri, kata Erwin, berada pada trend sangat baik. Hal itu akan sangat membantu untuk mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Di sisi lain, sebut Erwin, banyak juga mendirikan usaha hanya karena ikut-ikutan tren atau latah, tanpa melihat potensi yang dimiliki. “Jadi, tidak mengherankan jika produk UMKM lokal yang berhasil menembus pasar internasional terbilang masih sedikit, jika di bandingkan produk sejenis dari negara luar. Produk UMKM Indonesia kalah saing, baik dari segi kualitas dan harga,” urainya.

Produk yang lahir dari latah atau ikut-ikutan tren ini, sambung Erwin, tidak muncul dari konsep yang matang dan memiliki kemiripan satu sama lain dengan produk sejenis.

Karena itu, Fraksi HPP meminta Pemkot Medan untuk mendorong pelaku UMKM berpikir kritis dan inovatif, sehingga produk yang di hasilkan dapat bersaing di pasaran.

Kemudian, tambah Erwin, memaksimalkan perkembangan teknologi dan informasi, dengan mengikuti pelatihan atau workshop bermanfaat bagi kelangsugan usaha UMKM.

“Termasuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan serta pemasaran produk UMKM. Jika ini terlaksana dengan baik, kami yakin UMKM di Kota Medan akan mampu berkembangan hingga go internasional dengan perlindungan serta pembinaan yang di lakukan Pemkot Medan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Erwin, Fraksi HPP meminta Pemkot Medan untuk membangun kesadaran para pelaku UMKM akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi, sehingga terbangun sinergitas dan kolaborasi yang sama-sama menguntungkan antara pelaku UMKM dan Pemkot.

“Jadi, tidak hanya membantu akses permodalan dan perizinan berusaha saja, Pemkot Medan juga harus membangun kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak,” pintanya.