FPKS DPRD Sumut Tolak Kenaikan Ongkos Naik Haji

Wacana kenaikan ongkos menunaikan ibadah haji pada tahun 2023 menuai kritikan dari Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara.

Menurut mereka, wacana ini menunjukkan pemerintah tidak punya empati terhadap rakyat yang akan berangkat.

Bendahara Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto mengatakan pihaknya sangat menolak usulan pemerintah menaikkan biaha haji 2023 menjadi Rp 69 juta. Sebab, ongkos haji pada tahun 2022 saja masih memberatkan.

“Pemerintah harus peka dong, pemerintah harus hadir untuk rakyatnya,” kata Hendro Susanto, Selasa (241/2023).

Sosok yang kini duduk di Komisi E DPRD Sumatera Utara ini menambahkan, biaya perjalana ibadah haji (BIPIH) atua biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata sebesar Rp 39,8 juta jika mengacu pada tahun 2022. Dana tersebut meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi pemondokan di Mekkah dan Madinah, biaya hidup dan biaya visa.

“Kalau jumlah itu dinaikkan lagi hampir 100 persen, kasihan rakyat. Pemerintah kita harap mendengarkan suara rakyat,” ujarnya.

Solusi dari hal ini menurut Hendro dapat dibicarakan secara diplomasi pada level pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Negosiasi yang optimal dari pemerintah Indonesia diyakini dapat menekan biaya haji.

“Dengan jumlah haji yang begitu besar, Indonesia bisa jadi penentu harga dan konstelasi yang ada di Mekkah dan Madinah. Tahun lalu sempat ada wacana biaya haji diturunkan, ini kok malah ditambah oleh pemerintah,” pungkasnya.