Forum Rektor PTMA Ikut Bergerak Kawal Pemilu dari Kecurangan

Tanggal 14 Februari 2024 merupakan momentum kontrak politik antara rakyat dengan calon pemimpin atau elite politik baru melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Atas dasar itu, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) mengeluarkan beberapa sikap politik dalam mengawal pilpres 2024.

Pertama, Forum Rektor PTMA dengan melibatkan civitas akademika seluruh kampus akan melakukan pengawalan, sekaligus pengawasan terhadap jalannya proses masa kampanye pemilu hingga penghitungan dan penetapan suara di KPU.

"Pengawalan tersebut dilakukan demi memastikan pemilu terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan," kata Sekretaris Umum Forum Rektor PTMA, Prof Dr Ma’mun Murod Al-Barbasy dalam keterangan tertulis seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/2/2024).

Poin kedua, Forum Rektor PTMA mendorong penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk menjaga integritas dan netralitas petugasnya agar pemilu benar-benar berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ketiga, menyerukan warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS. Mereka diminta melaporkan ke pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kecurangan.

"Keempat, meminta semua aparat keamanan, kepolisian, militer, ASN, untuk bersikap netral selama proses pemilu dan pilpres 2024," tegas Prof Ma’mun Murod.

Poin kelima, meminta presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota serta wakil bupati/wakil walikota untuk bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses pemilu dan pilpres 2024.

Poin terakhir, memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam pembuatan kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, mengedepankan kepentingan serta kemaslahatan masyarakat, mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, dan berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi hingga menjamin kebebasan berpendapat.

"Dengan demikian, kita berharap Indonesia dapat memiliki pemimpin sesuai harapan rakyat yang berkeadaban serta menjunjung tinggi etika di atas hukum dan kekuasaan," tutupnya.