Rurita menjelaskan selama ini beberapa alasan perjalanan dinas yang membuat para anggota dewan kerap melakukan kunjungan ke luar negeri yakni karena adanya program kota kembar. Dengan alasan undangan dari pemerintah kota tersebut, para anggota dewan berangkat ke luar negeri.
\"Namun hasilnya hanya dilihat dari status anggota dewan yang mengaku mereka iri dengan kota A karena bersih, rapi, tertib dan lain. Tapi itu tidak bisa diterapkan di Kota Medan. Jadinya sia-sia, ada perjalanan yang dibiayai dari uang rakyat namun tidak ada hasilnya,\" ujarnya.
Pada perioder sebelumnya, FITRA Sumut mengaku memantau perjalanan-perjalanan kedinasan anggota DPRD Kota Medan. Salah satu yang paling mereka soroti yakni perjalanan dinas ke luar negeri yang hampir terjadi setiap tahun. Ia berharap anggota dewan kali ini tidak lagi menjadikan hal tersebut sebagai bagian yang prioritas dari sisi penganggaran.
\"Ini harus kita kawal, masyarakat harus kritis melihat ini,\" pungkasnya." itemprop="description"/>
Rurita menjelaskan selama ini beberapa alasan perjalanan dinas yang membuat para anggota dewan kerap melakukan kunjungan ke luar negeri yakni karena adanya program kota kembar. Dengan alasan undangan dari pemerintah kota tersebut, para anggota dewan berangkat ke luar negeri.
\"Namun hasilnya hanya dilihat dari status anggota dewan yang mengaku mereka iri dengan kota A karena bersih, rapi, tertib dan lain. Tapi itu tidak bisa diterapkan di Kota Medan. Jadinya sia-sia, ada perjalanan yang dibiayai dari uang rakyat namun tidak ada hasilnya,\" ujarnya.
Pada perioder sebelumnya, FITRA Sumut mengaku memantau perjalanan-perjalanan kedinasan anggota DPRD Kota Medan. Salah satu yang paling mereka soroti yakni perjalanan dinas ke luar negeri yang hampir terjadi setiap tahun. Ia berharap anggota dewan kali ini tidak lagi menjadikan hal tersebut sebagai bagian yang prioritas dari sisi penganggaran.
\"Ini harus kita kawal, masyarakat harus kritis melihat ini,\" pungkasnya."/>
Rurita menjelaskan selama ini beberapa alasan perjalanan dinas yang membuat para anggota dewan kerap melakukan kunjungan ke luar negeri yakni karena adanya program kota kembar. Dengan alasan undangan dari pemerintah kota tersebut, para anggota dewan berangkat ke luar negeri.
\"Namun hasilnya hanya dilihat dari status anggota dewan yang mengaku mereka iri dengan kota A karena bersih, rapi, tertib dan lain. Tapi itu tidak bisa diterapkan di Kota Medan. Jadinya sia-sia, ada perjalanan yang dibiayai dari uang rakyat namun tidak ada hasilnya,\" ujarnya.
Pada perioder sebelumnya, FITRA Sumut mengaku memantau perjalanan-perjalanan kedinasan anggota DPRD Kota Medan. Salah satu yang paling mereka soroti yakni perjalanan dinas ke luar negeri yang hampir terjadi setiap tahun. Ia berharap anggota dewan kali ini tidak lagi menjadikan hal tersebut sebagai bagian yang prioritas dari sisi penganggaran.
\"Ini harus kita kawal, masyarakat harus kritis melihat ini,\" pungkasnya."/>
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara (Sumut) Rurita berharap anggota DPRD Kota Medan yang baru dilantik untuk periode 2019-2024 mulai menghilangkan kebiasaan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan kedinasan. Hal ini menurutnya perlu mengingat dari pengalaman lalu, perjalanan-perjalanan dinas tersebut sama sekali tidak memberikan manfaat apa-apa untuk Kota Medan.
"Selama ini perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD tidak ada hasilnya, coba kita lihat hasil dari kunjungan-kunjungan itu, nggak ada juga yang bisa diterapkan di Medan," kata Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum, Selasa (24/9/2019).
Rurita menjelaskan selama ini beberapa alasan perjalanan dinas yang membuat para anggota dewan kerap melakukan kunjungan ke luar negeri yakni karena adanya program kota kembar. Dengan alasan undangan dari pemerintah kota tersebut, para anggota dewan berangkat ke luar negeri.
"Namun hasilnya hanya dilihat dari status anggota dewan yang mengaku mereka iri dengan kota A karena bersih, rapi, tertib dan lain. Tapi itu tidak bisa diterapkan di Kota Medan. Jadinya sia-sia, ada perjalanan yang dibiayai dari uang rakyat namun tidak ada hasilnya," ujarnya.
Pada perioder sebelumnya, FITRA Sumut mengaku memantau perjalanan-perjalanan kedinasan anggota DPRD Kota Medan. Salah satu yang paling mereka soroti yakni perjalanan dinas ke luar negeri yang hampir terjadi setiap tahun. Ia berharap anggota dewan kali ini tidak lagi menjadikan hal tersebut sebagai bagian yang prioritas dari sisi penganggaran.
"Ini harus kita kawal, masyarakat harus kritis melihat ini," pungkasnya.
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara (Sumut) Rurita berharap anggota DPRD Kota Medan yang baru dilantik untuk periode 2019-2024 mulai menghilangkan kebiasaan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan kedinasan. Hal ini menurutnya perlu mengingat dari pengalaman lalu, perjalanan-perjalanan dinas tersebut sama sekali tidak memberikan manfaat apa-apa untuk Kota Medan.
"Selama ini perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD tidak ada hasilnya, coba kita lihat hasil dari kunjungan-kunjungan itu, nggak ada juga yang bisa diterapkan di Medan," kata Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum, Selasa (24/9/2019).
Rurita menjelaskan selama ini beberapa alasan perjalanan dinas yang membuat para anggota dewan kerap melakukan kunjungan ke luar negeri yakni karena adanya program kota kembar. Dengan alasan undangan dari pemerintah kota tersebut, para anggota dewan berangkat ke luar negeri.
"Namun hasilnya hanya dilihat dari status anggota dewan yang mengaku mereka iri dengan kota A karena bersih, rapi, tertib dan lain. Tapi itu tidak bisa diterapkan di Kota Medan. Jadinya sia-sia, ada perjalanan yang dibiayai dari uang rakyat namun tidak ada hasilnya," ujarnya.
Pada perioder sebelumnya, FITRA Sumut mengaku memantau perjalanan-perjalanan kedinasan anggota DPRD Kota Medan. Salah satu yang paling mereka soroti yakni perjalanan dinas ke luar negeri yang hampir terjadi setiap tahun. Ia berharap anggota dewan kali ini tidak lagi menjadikan hal tersebut sebagai bagian yang prioritas dari sisi penganggaran.
"Ini harus kita kawal, masyarakat harus kritis melihat ini," pungkasnya.