Fahri Hamzah: Serangan Fajar Itu Politik, Bukan Amal Jariyah

Sebanyak 400 ribu amplop yang disita dalam operasi tangkap tangan terhadap kader Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso yang diduga untuk serangan fajar Pemilu tidak mungkin lepas dari politisasi.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebutkan, percuma Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kasus tersebut tidak diseret ke ranah politik.

"Kan KPK yang mengumumkan rencana serangan fajar. Rencana serangan fajar itu politik, bukan amal jariyah," ujar Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).

Fahri menyarankan KPK untuk bisa bekerja sama dengan Bawaslu untuk membuktikan untuk apa sebetulnya uang dalam amplop yang berjumlah Rp 8 miliar lebih itu.

"Harusnya KPK bekerja sama dengan Bawaslu. Karena dugaan itu sangat membuat orang bertanya-tanta," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Fahri, kerjasama tersebut untuk melacak apakah masih ada aktor seperti caleg petahana Bowo Sidik yang mengumpulkan uang secara ilegal untuk kegiatan politik.

"Jangan-jangan amplop begitu banyak di tempat lain dan itu kan modusnya mudah dilacak," tukas Fahri.[R]

Sebanyak 400 ribu amplop yang disita dalam operasi tangkap tangan terhadap kader Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso yang diduga untuk serangan fajar Pemilu tidak mungkin lepas dari politisasi.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebutkan, percuma Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kasus tersebut tidak diseret ke ranah politik.

"Kan KPK yang mengumumkan rencana serangan fajar. Rencana serangan fajar itu politik, bukan amal jariyah," ujar Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).

Fahri menyarankan KPK untuk bisa bekerja sama dengan Bawaslu untuk membuktikan untuk apa sebetulnya uang dalam amplop yang berjumlah Rp 8 miliar lebih itu.

"Harusnya KPK bekerja sama dengan Bawaslu. Karena dugaan itu sangat membuat orang bertanya-tanta," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Fahri, kerjasama tersebut untuk melacak apakah masih ada aktor seperti caleg petahana Bowo Sidik yang mengumpulkan uang secara ilegal untuk kegiatan politik.

"Jangan-jangan amplop begitu banyak di tempat lain dan itu kan modusnya mudah dilacak," tukas Fahri.