Eksponen Cipayung Plus: Tolak Politik Dinasti Dengan Dukung Akhyar di Kota Medan

Indonesia saat ini sedang memasuki era New Normal, dimana rakyat harus beradaptasi dengan kebiasaan baru menghadapi pandemik covid 19. Selain itu rakyat juga dihadapkan dengan situasi New Normal dalam bidang demokrasi dan ekonomi. Dimana Omnibus Law sudah disahkan menjadi Undang-Undang, dan khusus di Kota Medan ditambahi lagi dengan Politik Dinasti. 

Omnibus Law sangat merugikan para tenagakerja khususnya buruh di Kota Medan, UU ini lebih pro kepada pengusaha daripada pekerja. UU ini merupakan perselingkuhan antara oligarki pemilik modal dengan pemerintah untuk mematikan buruh. Medan ini merupakan Kota Industri, penopang ekonominya berasal dari pabrik-pabrik yang tersebar diseluruh wilayah Kota Medan.

Jadi UU Omnibus Law ini sangat merugikan ratusan ribu pekerja khususnya buruh di Kota Medan," kata Turedo Sitindaon, Ketua GMNI Sumut 2012-2014 dalam acara Deklarasi Dukungan Eksponen Cipayung Plus kepada Akhyar Nasution. Dengan tema diskusi Tolak Politik Dinasti, Oligarki, dan Omnibus Law. 

"Sedangkan Politik Dinasti itu penghianatan terhadap perjuangan reformasi terdahulu, juga indikator kemunduran dalam alam demokrasi. Cita-cita menciptakan pemerintahan yang bebas dari KKN tidak mungkin terwujud kalau pemimpinnya produk dari politik dinasti," kata Alumni Fakultas Hukum USU ini. 

"Oleh karena itu kami mendukung siapapun orang dan pihak yang menolak omnibus law dan oligarki serta bukan bagian dari politik dinasti " kata Direktur Eksekutif Kelompok Studi Hukum Kritis ini. 

Kebetulan Bg Akhyar ini Alumni GMNI dan bagian dari keluarga besar eksponen kelompok cipayung plus, dan beliau satu-satunya dari semua kandidat yang memiliki latar belakang aktivis mahasiswa, yakni menjadi kader GMNI sewaktu berkuliah di Fakultas Teknik USU dari tahun 1989-1995. Jadi jelas nilai perjuangannya, karena sejak mahasiswa dan masih muda saja beliau sudah melawan Orde Baru dan memperjuangkan reformasi 98. 

Bang Akhyar juga berkomitmen untuk mencarikan jalan keluar terhadap persoalan buruh akibat UU Omnibus Law ini jika nanti terpilih menjadi Walikota Medan. Dengan Kewenangan yang dimiliki akan diformulasikan kebijakan yang pro terhadap buruh. Karena sesungguhnya keberadaan Negara dan pemerintah adalah untuk melindungi rakyat kecil. Itu spirit dan filosofi kepemimpinan yang akan dijalankan oleh Pemko Medan kedepan. Kami percaya dengan peraturan yang buruk ini , jika dipimpin oleh orang yang baik dan kompeten maka Kota Medan bisa diselamatkan.