Ekskavator Masuk Gunung Sibayak, WALHI Curiga Ada yang Tak Beres

•HUKUM
externalexternalexternalexternal
Ekskavator Masuk Gunung Sibayak, WALHI Curiga Ada yang Tak Beres
WALHI Sumut mendesak penghentian ekskavator di Gunung Sibayak karena dikhawatirkan merusak ekosistem kawasan konservasi/ist

Article Header Image Penggunaan ekskavator untuk membuka atau mengerjakan jalur di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, menuai kritik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mendesak pekerjaan menggunakan alat berat tersebut dihentikan sementara karena dinilai berpotensi merusak ekosistem kawasan konservasi.

Sorotan ini mencuat setelah video yang memperlihatkan aktivitas ekskavator dan rombongan pengendara motor trail di Gunung Sibayak beredar luas. Padahal, kawasan pendakian tersebut tengah ditutup untuk kepentingan pemulihan ekosistem.

UPTD Tahura Bukit Barisan sebelumnya menyebut pengerahan ekskavator bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan menyiapkan jalur evakuasi bagi pendaki. Sementara rombongan motor trail yang terekam pada Minggu (15 November 2026) disebut masuk tanpa koordinasi dengan pengelola.

Namun, penjelasan tersebut belum menjawab sejumlah pertanyaan, terutama mengenai dasar pengerjaan dan potensi dampaknya terhadap lingkungan.

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, mempertanyakan kebijakan penggunaan alat berat di kawasan yang justru sedang ditutup untuk pemulihan ekosistem.

Menurutnya, alasan keselamatan pendaki tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan pekerjaan fisik yang berpotensi mengubah bentang alam. Terlebih, belum ada penjelasan terbuka mengenai kajian lingkungan maupun dasar teknis pengerjaannya.

“Kalau memang untuk pemulihan ekosistem, kenapa justru ada ekskavator yang bekerja di sana? Pemerintah harus menjelaskan dasar pekerjaannya. Jangan sampai alasan keselamatan pendaki dipakai untuk membenarkan pembukaan jalan yang justru berisiko merusak lingkungan,” kata Rianda.

Dia mengingatkan, penggunaan alat berat dapat mengubah kontur tanah, merusak vegetasi hingga mengganggu aliran air di kawasan hulu. Dampak tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi memicu erosi dan kerusakan ekologis.

“Kerusakan lingkungan itu tidak harus menunggu pohon ditebang. Tanah yang dibongkar dan jalur yang diperlebar juga bisa mengubah kondisi ekologis. Kalau kemudian terjadi erosi atau kerusakan lainnya, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah jangan hanya bicara manfaat pembangunan, sementara risikonya tidak pernah dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

Pengawasan Gunung Sibayak Dipertanyakan

Selain persoalan ekskavator, WALHI juga menyoroti lemahnya pengawasan di kawasan Gunung Sibayak. Pasalnya, ketika akses pendakian masyarakat ditutup dengan alasan pemulihan lingkungan, aktivitas alat berat justru berlangsung. Bahkan, rombongan motor trail dilaporkan bisa mencapai kawasan puncak.

Rianda menilai kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam penerapan aturan dan pengawasan kawasan konservasi.

“Ini yang harus diusut. Masyarakat dilarang masuk, tetapi alat berat bisa bekerja dan rombongan motor trail bisa sampai ke atas. Kalau pemerintah mengaku tidak tahu soal motor trail, berarti ada persoalan dalam pengawasan. Jangan sampai ada perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang mengakses kawasan,” tegasnya.

Kritik serupa disampaikan jaringan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Sumatera Utara. Perwakilan Mapala Genetika Fakultas Pertanian UISU, Dandi Harahap, menilai alasan pembukaan akses kendaraan untuk kepentingan evakuasi perlu dikaji lebih mendalam.

Menurutnya, keselamatan pendaki tidak selalu harus diwujudkan dengan membuka jalur yang dapat dilalui kendaraan. Pengelola seharusnya terlebih dahulu mengevaluasi kesiapan tim penyelamat, peralatan hingga sistem komunikasi di kawasan tersebut.

“Kalau alasannya evakuasi, mestinya diperiksa dulu apa yang selama ini kurang dari sistem penyelamatan di Sibayak. Apakah timnya, peralatannya, atau akses komunikasinya? Jangan langsung menyimpulkan harus membuka jalan untuk mobil. Kami yang berkegiatan di gunung tahu bahwa medan sulit tidak selalu harus diubah supaya kendaraan bisa masuk,” kata Dandi.

Dia juga mengkhawatirkan pembukaan akses tersebut justru menjadi pintu masuk bagi aktivitas lain yang berpotensi mengganggu kelestarian kawasan.

“Sekarang alasannya untuk evakuasi. Tetapi setelah jalannya terbuka, bagaimana pengawasannya? Apakah nanti kendaraan lain juga bisa masuk? Ini harus dipikirkan dari awal. Jangan sampai pekerjaan yang disebut untuk keselamatan justru menambah persoalan baru di Sibayak,” ujarnya.

Dandi turut mengingatkan seluruh kelompok pencinta alam agar menghormati penutupan kawasan. Menurutnya, aktivitas alam bebas tetap harus mengikuti ketentuan pengelola dan mempertimbangkan kondisi lingkungan.

WALHI Minta Kementerian Kehutanan Turun Tangan

Atas persoalan tersebut, WALHI Sumut mendesak Kementerian Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aktivitas di kawasan Gunung Sibayak, termasuk dugaan pelanggaran Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).

WALHI menegaskan pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar rombongan motor trail. Penggunaan ekskavator yang disebut sebagai kegiatan resmi UPTD Tahura Bukit Barisan juga harus ditelusuri, mulai dari proses perencanaan hingga pihak yang mengambil keputusan.

“Jangan hanya pengendara motor trail yang diperiksa. Penggunaan ekskavator itu sudah diakui sebagai kegiatan resmi UPTD. Artinya, ada proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang juga harus diperiksa. Kalau terbukti melanggar, pejabat yang bertanggung jawab harus diproses,” tegas Rianda.

Dia meminta pemerintah membuka dokumen perencanaan pekerjaan serta kajian mengenai dampak ekologisnya kepada publik. WALHI juga mendesak penghentian sementara pengerjaan menggunakan alat berat sampai ada pemeriksaan secara independen.

“Pemerintah punya kewenangan mengelola kawasan hutan, tetapi bukan berarti bebas mengubahnya. Kami meminta pekerjaan ini dihentikan dulu dan diperiksa secara terbuka. Jangan sampai kerusakan baru diketahui setelah semuanya selesai dikerjakan, sementara tidak ada satu pun pihak yang mau bertanggung jawab,” pungkasnya. Article Image

Editor : Abdul Manaf


Berita Terkait