Edy Rahmayadi: Kesadaran Bayar Pajak Rendah Di Sumut, Sulit Untuk Bangun Infrastruktur

Kepatuhan untuk membayar pajak di Sumatera Utara masih sangat rendah. Data yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyebutkan hanya 42 persen dari total wajib pajak yang membayarkan pajaknya tahun 2020 lalu.

“Pendapat kita paling tinggi dari sektor pajak dan kendaraan yang sudah dibayar pajaknya hanya 2,2 juta dari 6,5 juta kendaraan. Ini yang membuat jalan-jalan sulit dibenahi, program-program untuk masyarakat kecil terhambat dan sebagainya. Target kita, dengan berjalannya aplikasi ini sektor pajak kita mencapai 95%,” terang Edy Rahmayadi saat peluncuran e-Samsat Sumut Bermartabat, Jumat (29/1).

Edy Rahmayadi mengatakan rendahnya kepatuhan membayar pajak ini juga dikarena banyaknya kesulitan-kesulitan yang dialami akibat sistem yang ada. Dengan adanya e-Samsat ini ia berharap empat organisasi yang berkaitan dengan sistem aplikasi e-Mobile Samsat ini kompak dan memiliki komitmen menyelesaikan masalah dalam perpajakan kendaraan bermotor.

“Dirlantas, Jasaraharja, Bank Sumut dan Dispenda harus punya komitmen kuat. Dengan berjalan baiknya sistem ini maka hilanglah calo-calo, orang-orang yang senang dengan adanya kesulitan dalam pembayaran pajak dan lainnya,” harap Edy Rahmayadi.

Plt Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Riswan mengatakan, aplikasi e-Mobile Samsat Sumut Bermartabat merupakan hasil kerja sama Pemprov Sumut, Bank Sumut, Dirlantas Polda dan Jasa Raharja. Penggunaannya untuk pembayaran, sedangkan untuk pengesahan wajib pajak bisa melakukan di Samsat manapun di Sumut.

Riswan berharap sistem ini bisa digunakan secara luas sehingga penerimaan pajak Sumut meningkat. “Perolehan pajak kita dari 2,2 juta kendaraan sekitar Rp5 triliun. Bayangkan bila kita mencapai 95%, mungkin kita bisa mendapat Rp15 triliun dan bisa kita manfaatkan untuk pembangunan di Sumut,” kata Riswan.

Direktur Bank Sumut Muchammad Budi Utomo mengatakan aplikasi ini akan tersedia di Play Store karena masih dalam persetujuan pihak Google. “Belum tersedia untuk umum saat ini karena terkait persetujuan pihak Google-nya. Biasanya butuh dua bulan untuk persetujuan,” katanya.